ISCN Dorong Riset SDGs Indonesia Lebih Berkualitas, Relevan, dan Berdampak

Bandung, 14 Agustus 2026 — Indonesia SDGs Center Network (ISCN) menyelenggarakan webinar bertajuk “Status, Arah dan Kebutuhan Riset SDGs Indonesia” pada Jumat, 14 Agustus 2026. Webinar yang diselenggarakan secara daring ini menjadi ruang diskusi mengenai perkembangan riset Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia sekaligus tantangan untuk memastikan riset perguruan tinggi semakin selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Webinar menghadirkan Prof. Arief Anshory Yusuf, S.E., M.Sc., Ph.D., Anggota Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Peneliti SDGs Center Universitas Padjadjaran, serta Prof. Stella Christie, Ph.D., Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Kegiatan juga mendapat arahan dari Pungkas Bahjuri Ali, S.TP., M.S., Ph.D., Kepala Sekretariat Nasional SDGs Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, dan dimoderatori oleh Prof. Dr. Zuzy Anna, S.Si., M.Si., Presiden ISCN 2026–2028.

Dalam pembukaan, Prof. Zuzy Anna menegaskan pentingnya konsolidasi kekuatan perguruan tinggi melalui ISCN. Saat ini, jaringan tersebut telah mencakup 102 SDGs Center yang tersebar dalam enam wilayah koordinasi di seluruh Indonesia. Menurutnya, besarnya kapasitas riset, sumber daya manusia, dan koneksi perguruan tinggi dengan masyarakat akan memberikan kontribusi yang lebih kuat apabila dihimpun melalui jaringan yang solid.

Dalam periode kepengurusan 2026–2028, ISCN mendorong sejumlah agenda strategis, termasuk pembangunan SDGs Research Dashboard Indonesia yang akan memetakan riset SDGs dari perguruan tinggi anggota. Platform tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kekuatan riset berdasarkan tujuan SDGs, wilayah, dan institusi serta menjadi referensi bagi pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi kebutuhan penelitian.

Riset Tidak Cukup Banyak, tetapi Harus Relevan

Dalam arahannya, Pungkas Bahjuri Ali menyoroti bahwa Indonesia telah memiliki modal yang besar dari sisi jumlah publikasi ilmiah. Namun, tantangan berikutnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian. Perguruan tinggi, menurutnya, tidak cukup hanya menjadi produsen pengetahuan, inovasi, dan teknologi, tetapi perlu berperan sebagai kompas pembangunan yang membantu memastikan pengetahuan tersebut dapat menjawab persoalan pembangunan dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Karakter persoalan pembangunan berkelanjutan yang saling berkaitan juga menuntut perubahan pendekatan penelitian. Riset SDGs perlu semakin multidisiplin dan mampu memahami keterkaitan antartujuan SDGs, termasuk mengidentifikasi prioritas, leverage, dan dampak dari berbagai intervensi pembangunan. Karena itu, kolaborasi tidak hanya diperlukan antardisiplin ilmu, tetapi juga lintas sektor dan pemangku kepentingan.

Pesan tersebut sejalan dengan paparan Prof. Arief Anshory Yusuf mengenai keselarasan antara kebutuhan SDGs dan kekuatan riset di Indonesia. Ia menunjukkan bahwa publikasi terkait SDGs di Indonesia sebenarnya telah cukup banyak. Persoalan pentingnya adalah apakah riset yang dihasilkan telah sesuai dengan kebutuhan nyata masing-masing daerah dan agenda pembangunan.

Analisis yang dipaparkan membandingkan sisi demand, yaitu kebutuhan atau tantangan SDGs yang dihadapi suatu daerah, dengan sisi supply, yaitu kapasitas dan kekuatan riset yang tersedia. Hasil pemetaan menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara keduanya pada sejumlah tujuan SDGs dan wilayah. Beberapa isu, khususnya yang berkaitan dengan keberlanjutan dan lingkungan, masih menunjukkan ruang yang cukup besar untuk penguatan kapasitas riset.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa agenda riset SDGs ke depan tidak cukup diarahkan pada peningkatan jumlah publikasi. Perguruan tinggi juga perlu mempertimbangkan di mana kebutuhan penelitian berada, isu apa yang masih kurang diteliti, serta apakah kapasitas penelitian yang tersedia mampu menjawab kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut.

Mengubah Orientasi dari Kuantitas Menuju Kualitas

Prof. Stella Christie kemudian mengangkat persoalan yang lebih mendasar dalam ekosistem penelitian Indonesia, yakni bagaimana sistem insentif memengaruhi perilaku akademik. Menurutnya, kebijakan yang terlalu menekankan jumlah publikasi dapat mendorong akademisi mengejar kuantitas tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap kualitas.

Ia menekankan bahwa perubahan budaya riset membutuhkan perubahan pada sistem yang membentuk insentif tersebut. Orientasi kebijakan penelitian, termasuk dalam pengembangan karier akademik, perlu bergerak semakin kuat menuju kualitas dibandingkan sekadar kuantitas publikasi.

Pada saat yang sama, tuntutan terhadap kualitas perlu didukung oleh ekosistem yang memungkinkan peneliti menghasilkan penelitian terbaik. Prof. Stella menyoroti pentingnya akses terhadap pendanaan penelitian, mekanisme kompetisi berdasarkan kualitas proposal, dukungan institusi, pengurangan beban administratif, serta kesejahteraan peneliti. Menurutnya, financial freedom bagi peneliti menjadi salah satu prasyarat penting agar akademisi memiliki ruang untuk menghasilkan penelitian berkualitas.

Diskusi juga menyinggung perlunya memperluas akses pendanaan berdasarkan kualitas penelitian, tanpa terlalu membatasi sumber dana berdasarkan afiliasi kelembagaan peneliti. Prinsip yang perlu dikedepankan adalah memastikan investasi penelitian diarahkan kepada proposal yang paling berkualitas dan berpotensi memberikan manfaat terbesar.

Memperkuat Jembatan antara Akademisi dan Industri

Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam sesi diskusi adalah kesenjangan antara kebutuhan industri dan cara kerja penelitian di perguruan tinggi. Menanggapi pertanyaan dari peserta industri, Prof. Stella menjelaskan bahwa perbedaan ekspektasi antara akademisi dan industri merupakan sesuatu yang wajar. Persoalannya muncul ketika ekspektasi tersebut tidak diselaraskan sejak awal.

Karena itu, kolaborasi riset perlu diawali dengan kesepakatan yang jelas mengenai tujuan, keluaran atau deliverables, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan tersebut juga perlu didukung oleh kerangka legal yang kuat.

Perguruan tinggi juga perlu memiliki sistem pendukung yang mampu memfasilitasi peneliti dalam bekerja sama dengan pihak eksternal. Dalam ekosistem penelitian yang maju, fungsi seperti research office atau technology transfer office membantu akademisi dalam aspek kontrak, legalitas, pengelolaan kerja sama, hingga perlindungan kepentingan peneliti. Dengan demikian, dosen dapat lebih berfokus pada substansi penelitian daripada terbebani seluruh proses administratif secara individual.

Menuju Ekosistem Riset SDGs yang Lebih Berdampak

Webinar ini memperlihatkan bahwa tantangan riset SDGs Indonesia tidak semata-mata terletak pada jumlah penelitian. Setidaknya terdapat tiga agenda besar yang perlu dijawab bersama: meningkatkan kualitas penelitian, menyelaraskan tema riset dengan kebutuhan pembangunan, serta membangun ekosistem yang memungkinkan peneliti berkolaborasi dan menghasilkan dampak nyata.

Di sinilah jaringan SDGs Center dapat mengambil peran strategis. Dengan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, ISCN memiliki potensi untuk mempertemukan kapasitas penelitian perguruan tinggi dengan kebutuhan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, industri, dan mitra pembangunan.

Pengembangan SDGs Research Dashboard menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan hal tersebut. Pemetaan yang lebih sistematis dapat membantu menunjukkan bukan hanya apa yang telah diteliti, tetapi juga apa yang masih perlu diteliti dan di mana kapasitas penelitian perlu diperkuat.

Webinar perdana dalam kepengurusan ISCN 2026–2028 ini mendapat antusiasme tinggi dengan kehadiran sekitar 220 peserta. Menutup kegiatan, Prof. Zuzy Anna menegaskan bahwa webinar tersebut merupakan awal dari rangkaian kegiatan ISCN ke depan dan mengharapkan komunikasi serta kolaborasi antara jaringan SDGs Center, pemerintah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dapat terus diperkuat.

Melalui kolaborasi tersebut, riset SDGs Indonesia diharapkan tidak berhenti pada bertambahnya publikasi, tetapi semakin mampu menjawab persoalan pembangunan, menjadi dasar kebijakan, dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat serta pencapaian SDGs Indonesia menuju 2030.