Narasumber FGD Penyiapan Masukan Indonesia pada Workshop G20-OECD-UNDP Mengenai Pelokalan SDGs di Kota dan Desa

Pada hari Rabu, 6 Januari 2021 diadakan workshop Penyusunan Input Bahasa Indonesia via online (zoom meeting). Sehubungan dengan keikutsertaan Indonesia dalam G20 dan peran Bappenas sebagai focal point Pemerintah Indonesia dalam Development Working Group (DWG) G20, maka Bappenas menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk mempersiapkan masukan Indonesia terhadap lokalisasi SDGs di kota dan desa. desa yang menjadi salah satu pembahasan dalam Workshop G20-OECD-UNDP.

Mengapa perlu melokalkan SDGs? Banyak faktor dari pertanyaan ini, yaitu belum semua provinsi memiliki RAD (Rapid application development) hanya 29 dari 34 provinsi. Selain itu, progress pencapaian target SDGs sangat lambat, dengan adanya pandemi covid-19 maka akan semakin lambat. Ketersediaan data hanya sekitar 140 indikator pada level nasional dan provinsi, belum adanya prioritasi target per tahun dan melokalkan SDGs menjadi instrumen kebijakan strategis untuk akselerasi pencapaian target SDGs tahun 2030.

Selain itu, membahas permasalahan data pendukung SDGs di daerah seperti kesulitan pengumpulan data karena pendataan uang kurang baik, kesadaran, kepedulian, perbedaan definisi, cara perhitungan, kewenangan dan sinkronoisasi sumber data. 

Dengan melokalkan SDGs, bermakna proses mengimplementasi global agenda ke level regional/kabupaten/kota/desa. Dengan melokalkan SDGs berarti lebih dari sekadar “mencapai”  tujuan yang disepakati secara global ditingkat lokal tetapi juga mewujudkan aspirasi SDGs menjadi nyata bagi masyarakat. Tidak hanya sekadar proses teknis, pelokalan adalah politik yang didasarkan pada pemanfaatan peluang, prioritas dan gagasan lokal.

Relevansi KKN tematik SDGs ialah mahasiswa sering tidak menyadari previledge mereka, dengan adanya KKN mahasiswa menyadari sebagai SDGs future leader memahami masalah inequality seperti interaksi lokal untuk memikirkan solusi-solusi lokal. Menanamkan intelektual publik dan tri dharma perguruan tinggi yang dimana mahasiswa di Indonesia memiliki peran sebagai intelektual publik di level nasional, provinsional maupun lokal. Juga kewajiban pengabdian kepada masyarakat (community services) melekat pada seorang dosen. Semua itu dapat dioptimalkan untuk SDGs (power of mainstreaming & power of influencing/mobilizing). Hal ini dilakukan agar tercapainya goals pada SDGs 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan.