FGD Siapkan Masukan Indonesia pada Lokakarya G20-OECD-UNDP tentang Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka COVID-19

Sebagai focal point Pemerintah Indonesia pada G20 Development Working Group (DWG), Kementerian PPN/Bappenas, dikoordinasi oleh Direktorat Kerja Sama Pendanaan Multilateral, bertugas untuk memastikan terakomodasinya kepentingan pembangunan Indonesia, dan negara berkembang pada setiap dokumen kesepakatan DWG. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk merumuskan kepentingan dan intervensi Indonesia pada forum-forum DWG. DWG bersama dengan OECD dan UNDP akan menyelenggarakan workshop untuk mengeksplorasi agenda prioritas DWG yang akan dibawa oleh Presidensi G20 Italia tahun 2021. Workshop G20 tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 12 Januari 2021 dengan membahas dua agenda, yaitu: (1) Pembiayaan pembangunan berkelanjutan dalam konteks COVID-19; dan (2) Pendekatan teritorial dalam pembangunan dan pelokalan SDGs.

Sejak tahun 2016, DWG memiliki peran tambahan sebagai “badan koordinasi” dan “sumber-sumber kebijakan” untuk mengakselerasi capaian Sustainable Development Goals (SDGs) di dalam G20. Isu pembiayaan pembangunan pada DWG dibahas pertama kali di dalam sektor Domestic Resource Mobilization (DRM) sejak KTT Seoul 2010 dengan tujuan untuk: (1) meningkatkan fungsi DRM untuk pembangunan; (2) mempromosikan pertumbuhan inklusif; (3) mengurangi 2 ketergantungan terhadap bantuan (aid) di negara-negara berkembang.

Presidensi G20 Arab Saudi tahun 2020 mengangkat isu pembiayaan pembangunan berkelanjutan secara khusus di dalam suatu dokumen kerangka kerja, yaitu Financing for Sustainable Development Framework (selanjutnya disebut sebagai FSD Framework). FSD Framework dapat berfungsi sebagai panduan untuk merancang, mengimplementasikan, dan meninjau kebijakan pembiayaan pembangunan sesuai dengan konteks nasional. FSD Framework memiliki tiga pilar yang berisi kesepakatan terhadap langkah-langkah yang harus diambil, antara lain: Pilar I: Mobilisasi pembiayaan dan penyelarasannya untuk pembangunan berkelanjutan Pilar II: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyampaian (delivery) pembiayaan Pilar III: Memperkuat kerja sama G20.

Prof Zuzy Anna menanggapi “Sumber daya financial untuk mencapai SDGs terbatas apalagi dalam situasi Covid sekarang ini. Debt to GDP ratio di hampir banyak negara meningkat untuk recovery. Dengan demikian akan lebih sedikit fiscal spaces yang ada untuk SDGs financing. Kemungkinan ada peninjauan kembali atau bahkan menunda dan membatalkan komitmen tentu akan kemungkinan terjadi.”