Pelatihan Lokal 3 – Zona IV “Memperkuat Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TPB di Daerah”

UCLG ASPAC menyelenggarakan pelatihan lokal 3 — Zona IV dengan tema “Memperkuat Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TPB di Daerah” melalui Zoom Meeting pada hari Rabu, 9 Juni 2021. Acara ini mengundang Prof. Zuzy Anna sebagai narasumber dengan membawakan materi berjudul Monev sebagai Alat untuk Refleksi Pelaksanaan TPB dan Kebutuhan Pengumpulan Data TPB di Daerah. 

Pada materi tersebut, beliau menyampaikan bahwa dalam melakukan lokalisasi Sustainable Development Goals (SDGs) perlu dilaksanakan sampai pada level desa oleh pemerintah daerah dimana lokalisasi menjadi sebuah proses politik yang didasari oleh pemanfaatan peluang, prioritas, dan gagasan lokal. Selain itu, dalam implementasinya belum optimal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya (1) hanya 29 dari 34 provinsi di Indonesia yang sudah memiliki RAD yang pengarus utamaannya dalam RPJMD; (2) progress pencapaian target SDGs masih cukup lamban dan akan semakin melambat akibat pandemi Covid-19; (3) hanya terdapat 181 indikator SDGs pada level nasional dan provinsi dimana 40 dari 289 indikator yang masih menggunakan Small Area Estimation (SAE) perlu diawasi dan dievaluasi. Data VNR yang tersedia sebesar 63%, 25% dan 12% lainnya belum disediakan dan tidak dapat disediakan; (4) pada level provinsi dan kabupaten/kota memiliki data VNR yang lebih sedikit; (5) belum dilakukannya prioriasi terhadap target atau indikator step pertahun dan per lima tahun sampai tahun 2030, terutama di daerah; (6) localizing SDGs menjadi instrumen yang strategis untuk mengakselerasi pencapaian target SDGs pada tahun 2030; dan (7) monitoring dan evaluasi SDGs sebagai feedback perencanaan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam pemaparannya, beliau menyampaikan pula bahwa, “analisis SDGs Center yang dilakukan berkenaan skor proyesi pencapaian SDGs tahun 2019 pada 5 provinsi cenderung stagnan, 5 provinsi mengalami penurunan, sedangkan 24 provinsi lainnya mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi akibat lokalisasi SDGs yang menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya akibat kurangnya kesadaran dan pemahaman umum pemerintah daerah tentang SDGs dan adanya perbedaan proses dalam penyusunan RPJMD”.

Monitoring SDGs yang dilakukan bertujuan untuk memberikan informasi terkait ongoing program, proyek, dan kegiatan yang berkaitan dengan SDGs melalui berbagai indikator yang terpilih, pada arah perubahan, laju perubahan, dan besarnya perubahan atau target yang diinginkan. Selain itu, monitoring dapat mengidentifikasikan adanya perubahan yang tidak terduga terkait program, kegiatan, atau kebijakan SDGs yang sudah tercapai dan sudah sesuai dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, monev dilakukan terkait identifikasi trends, pengukuran perubahan yang mencakup pengetahuan peningkatan program, kinerja, dan transparansi. 

Beliau menyampaikan pula bahwa dalam implementasi monev di daerah mengalami berbagai kendala, seperti sulitnya pengumpulan data akibat kurang baiknya pendataan dan kepedulian dalam pengumpulan data serta sinkronisasi sumber data. Hal ini membuat monev menjadi penting untuk dilakukan sebagai bentuk feedback terhadap perbaikan penyediaan data. 

Selain itu, beliau memperkenalkan pula salah satu online platform yang bernama IGES Voluntary Local Review atau VLR yang dapat menyajikan implementasi SDGs pada pemerintah daerah untuk melengkapi Voluntary National Review atau RNV. Platform ini disusun oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh stakeholders daerah sebagai alat multifaset yang secara positif dapat mempengaruhi berbagai dimensi aksi dan pembangunan lokal.