Strategi Ekonomi Sektor Pertanian di Tengah Pandemi Covid-19

    Adanya krisis yang dibarengi dengan almost complete autarky (restriksi perdagangan internasional) memberikan ruang eksperimen kepada sistem pertanian kita untuk diuji sehingga kita bisa mengkaji “lubang-lubang” kelemahan agar ketahanan pangan dan cita-cita swasembada pangan kita di masa yang akan datang dapat dicapai. Mengutip ekonom legendaris Indonesia Mohamad Sadli dengan Sadli’s law-nya: Good times make bad policies, bad times make good policies.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan “ambruk” di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 0.5%, sementara SDGs Center UNPAD memproyeksikan antara 1.0 – 1.8%. Jauh melampaui pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir yang berada di kisaran 5%. Dalam analisis outlook ekonomi yang dilakukan UNPAD, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bahkan bisa turun lebih besar dari nasional menjadi antara -2.1% (skenario pesimis) dan 0.6% (skenario optimis). Sebagai dampaknya, berbagai agenda pembangunan seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM akan mengalami gangguan serius. Pengangguran diprediksi akan meningkat dari 8% di tahun 2019 menjadi 12% dalam skenario terparah.

    Pandemi Covid-19, efeknya akan bervariasi terhadap berbagai sektor perekonomian. Analisis SDGs Center UNPAD, misalnya memprediksikan salah satu sektor yang akan terkena dampak parah adalah sektor terkait pariwisata. Sementara itu BPS, melaporkan, perekonomian Bali Nusa Tenggara misalnya selama kuartal pertama tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar hampir 7%, terparah di seluruh Indonesia. Ini pun belum memasukan dampak dari pembatasan sosial karena krisis pandemi Korona baru mulai di bulan April 2020. Ketika itu terjadi sektor manufaktur dan industri secara umum akan terkena dampak cukup masif.

    Analisis pemodelan ekonomi UNPAD tersebut juga memproyeksikan sektor manufaktur dan industri akan terkena imbas yang juga parah. Demikian juga daerah-daerah basis industri tersebut seperti Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Analisis ini juga menyimpulkan bahwa sektor pertanian akan terkena dampak paling kecil dibandingkan sektor lain. Hal ini terjadi karena dampak dari pembatasan sosial akan relatif minimal pada sektor pertanian, walaupun masih ada resiko dari disrupsi rantai penawaran (supply chain) dan terpuruknya permintaan. Relatif resilient-nya sektor pertanian juga dikonfirmasi oleh proyeksi dari the Economist Inteligence Unit (EIU) untuk perekonomian Indonesia edisi bulan April lalu. Ketika sebagai dampak dari pandemi Covid-19, EIU merevisi pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 3.0% menjadi -1.5% (terkoreksi -4.5%) dan sektor jasa sebesar 7.2% menjadi 2.4% (terkoreksi -4.8%), pertumbuhan sektor pertanian hanya direvisi dari 4.1% menjadi 3.2% (-0.9%). Analisis pemodelan SDGs Center UNPAD, memberikan hasil yang senada.

    Sejarah krisis di Indonesia, misalnya krisis moneter 1997-1998 juga menyisakan catatan relatif bertahannya sektor pertanian dan bahkan menampung kembali tenaga-tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di perkotaan. Nampaknya peran sektor pertanian sebagai setor penyangga (buffer sector) di masa krisis akan terulang di tahun ini.

    Selain imbas restriksi sosial yang dampaknya relatif kecil karena pusat produksi pertanian bukan di wilayah padat penduduk, sektor pertanian, terutama tanaman pangan, secara alamiah tidak akan separah sektor lain ketika terjadi krisis. Ini terjadi karena sifat barang-barang pertanian tanaman pangan yang elastisitas permintaannya rendah. Ketika ekonomi mengalami periode booming, permintaannya tidak akan meningkat pesat, demikian pula ketika terjadi resesi, permintaannya tidak akan menurun drastis. Sejarah krisis di Indonesia, misalnya krisis moneter 1997-1998 juga menyisakan catatan relatif bertahannya sektor pertanian dan bahkan menampung kembali tenaga-tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di perkotaan. Nampaknya peran sektor pertanian sebagai setor penyangga (buffer sector) di masa krisis akan terulang di tahun ini.

    Dibandingkan dengan berkurangnya ekspor karena resesi global dan menurunnya aktivitas pariwisata, dampak restriksi sosial terhadap aktivitas ekonomi lah yang justru akan menjadi sumber pemicu utama resesi. Resesi akan mempunyai ongkos sosial ekonomi apalagi di negara-negara yang sistem jaringan pengaman sosialnya tidak begitu kuat. Martin Ravallion, ekonom ahli kemiskinan ternama dari Amerika Serikat bahkan membuka kemungkinan resiko lockdown yang akan berdampak pada kelaparan di negara-negara miskin. Dalam situasi seperti ini, “obat” bisa jadi lebih mematikan daripada “penyakit”-nya. Oleh karena, itu masuk akal, jika pembatasan sosial sebaiknya tidak disamaratakan untuk semua aktivitas perekonomian. Aktivitas-aktivitas perekonomian yang esensial dan rendah resiko pelakunya terpapar virus harus diberi perhatian lebih agar mendapat sentuhan kebijakan khusus. Dari berbagai aspek yang akan dibahas berikut, sektor pertanian adalah salah satu kandidat terkuat.

    Pertama, dari sudut pandang urgensi, pertanian adalah sektor penopang ketahanan pangan (food security) yang akan krusial di kala krisis ekonomi. Ini bukan hanya sebatas bertahan hidup tapi juga masalah asupan gizi masyarakat. Krisis moneter 1997/98 meninggalkan generasi yang mengalami stunting dan malnutrition yang cukup parah di kalangan anak-anak dan ini mempunyai dampak permanen. Ada dua pertimbangan ekstra yang membuat urgensi sektor pertanian lebih tinggi. Pertama, perdagangan internasional, termasuk sektor pertanian, sedang terganggu. Bahkan beberapa negara melakukan restriksi ekspor produk pertanian, seperti yang dilaporkan oleh WTO. Ini membuat sistem produksi pertanian dalam negeri menjadi krusial. Selain itu, pandemi Covid-19 juga belum menunjukkan kepastian kapan berakhir, sehingga pencabutan restriksi sosial/PSBB bisa saja akan tertunda-tunda. Satu pemodelan dari tim epidemiolog di Universitas Harvard mengajukan kemungkinan diperlukannya penerapan strategi restriksi sosial secara intermiten sampai tahun 2022 untuk menghindari ledakan ulang kasus Covid-19. Kita harus menghindari krisis Covid-19 berubah menjadi krisis pangan. Urgensi yang kedua adalah kemiskinan yang intensitasnya tinggi di pedesaan. Mempertahankan aktivitas ekonomi di pedesaan menjadi relevan agar peningkatan angka kemiskinan tahun ini dapat diredam. Tahun ini pun diramalkan akan ada kekeringan yang lebih parah dibandingkan biasanya. Ini menambah resiko ambruknyasektor pertanian di luar dampak pandemi Covid-19. Semua ini berdampak pada relevansi dan urgensi sektor pertanian untuk mendapat perhatian lebih dalam penanganan krisis.

    Kedua, krisis membuka jendela kesempatan (window of opportunity) untuk merevitalisasi sektor pertanian. Kondisi ketertutupan penuh dari perdagangan internasional (complete autarky), akan menguji keras sistem produksi pertanian Indonesia, dan membantu kita mengindentifikasi titik-titik lemah untuk diperbaiki dalam konteks jangka panjang. Seperti yang disebutkan di atas, selain sebagai bagian penting dari sistem penyediaan pangan, di saat krisis ternyata sektor pertanian bisa menjadi jaring pengaman sosial (sosial safety net)alamiah. Sektor pertanian, di kala normal pun, masih merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia, apalagi ketika ada krisis ekonomi.

    Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka membuka ruang fleksibilitas bagi aktivitas sektor pertanian di masa restriksi sosial (PSBB) ini, tanpa mengesampingkan aspek kesehatan publik, menjadi hal yang masuk akal. Akan tetapi, fleksibilitas ini memerlukan catatan-catatan sebagai berikut.

    Pertama, resiko terpapar virus Korona di sektor pertanian dan pedesaan tidak bisa diabaikan. Betul bahwa dalam aktivitas produksinya, karena tidak seperti sektor lain, dilakukan di luar ruangan, dalam lahan yang relatif luas, dan di area berkepadatan rendah. Akan tetapi ada beberapa aspek yang menjadi sumber kerentanan. Petani, misalnya, umurnya berada rata-rata di kisaran pra-lansia dan lansia, 45-60an tahun. Sehingga mereka merupakan kelompok yang rentan dan beresiko jika terpapar virus Covid-19. Kemudian, meskipun berkepadatan rendah dalam aktivitas produksi, tidak berarti kepadatan rendah pula dalam aktivitas non-produksi di pedesaan seperti di pemukiman maupun di pasar-pasar tradisional. Selain itu, tingkat pendidikan di pedesaan yang relatif rendah, membuat pemahaman masyarakat akan protokol perlindungan terhadap virus seperti mencuci tangan, bersin yang aman, bisa jadi lebih rendah daripada di perkotaan. Risiko juga diperparah dengan kondisi geografis pedesaan yang sering cukup terpencil dan jauh dari fasilitas kesehatan yang cukup untuk menangani pasien yang terpapar Covid-19. Terakhir, migrasi musiman, seperti mudik lebaran, juga pengangguran di perkotaan sebagai dampak dari krisis, akan membuat masyarakat pedesaan cukup rentan terkena Covid-19 dari para pendatang. Semua ini menunjukkan bahwa fleksibilitas aktivitas pertanian di pedesaan di masa restriksi sosial (PSBB) tetap harus mempertahankan protokol penanganan kesehatan yang ketat seperti physical distancing, penggunaan masker, intensitas cuci tangan dan disertai kegiatan pengawasan aktif untuk mendeteksi secara dini adanya potensi penularan Covid-19 di kelompok pekerja sektor pertanian dan penduduk pedesaan pada umumnya. Kepastian pelaksanaan protokol-protokol ini tidak bisa ditawar-tawar dan memang tantangannya cukup berat dilakukan di daerah-daerah terpencil. Pemerintah dan perangkat desa serta kelompok masyarakat harus bahu-membahu menggalakkan budaya ini melalui program-program pemasyarakatan dengan berbagai saluran.

    Kedua, solusi harus bersifat integratif dengan memasukkan sektor pendukung pertanian ke dalam perlakuan khusus. Sektor yang terpenting di antaranya adalah sektor transportasi dan logistik yang menghubungkan produk-produk pertanian ke pasar, juga sektor-sektor yang mengangkut input, baik bahan baku, maupun mesin-mesin atau alat-alat berat yang penting dalam aktivitas produksi pertanian. Saat ini, kegiatan ini mulai terganggu dengan dibatasinya mobilitas akibat adanya kebijakan restriksi sosial (PSBB). Khusus terkait sektor perkebunan, seperti kopi, diperparah oleh kondisi ekonomi global dan sifatnya yang tingkat esensialnya tidak setinggi bahan kebutuhan pokok. Sektor perkebunan juga mengalami kesulitan mencari pekerja untuk masa panen karena berkurangnya mobilitas sebagai dampak dari restriksi sosial.

    Ketiga, fleksibiltas atau relaksasi aktivitas sektor pertanian di masa pandemi Covid-19 tidak akan banyak bermanfaat jika disrupsi permintaannya (demand) tidak diatasi. Saat ini beberapa komoditas utama sedang mengalami panen. Dengan terbatasnya demand karena mobilitas berkurang dan masyarakat sedang menderita ekonominya, harga akan tertekan. Pada beberapa kasus, terjadi anomali ketika harga mengalami penurunan di tingkat petani tetapi mengalami kenaikan di tingkat konsumen. Pemasaran online masih belum menjadi solusi yang merangkul sebagian besar petani di pelosok-pelosok. Survei terbatas yang dilakukan Yayasan Odesa Indonesia di pasar-pasar utama Jawa Barat (misalnya di Gede Bage) menunjukkan bahwa sekitar 50% pedagang produk-produk pertanian sudah pulang kampung karena mengalami kerugian. Hanya sedikit yang masih bertahan mengandalkan keuntungan 20 ribu sampai 30 ribu rupiah per-hari. Di sisi inilah, karena situasi yang tidak normal ini, negara harus lebih memainkan peranannya dalam menghubungkan permintaan dan produksi.

    Berdasarkan aspek-aspek yang dibahas di atas, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

    Pertama, tunjukkan empati dan keberpihakan kepada petani. Saat ini kampanye penanganan Covid-19 masih tampak bias hanya di perkotaan. Bagaimanapun juga, petani adalah salah satu profesi yang sering mengalami ketidakpastian, baik dari alam, seperti cuaca, maupun dari realisasi pasar. Krisis pandemi Covid-19 menambah sumber ketidakpastian di kalangan pelaku perekonomian termasuk petani. Pemimpin di pusat dan daerah perlu berdialog dengan petani dan pelaku pertanian lebih intensif untuk menggali permasalahan dari mulai hal-hal besar yang sifatnya struktural juga hal-hal mendetail di lapangan. Pedagang-pedagang di pasar induk dan sentra-sentra produksi di pinggiran-pinggiran harus diobservasi dan diajak dialog untuk memecahkan masalah. Selain itu ketenangan dan kepastian di kalangan petani akan membantu ketahanan fisik dan mental petani menghadapi krisis pandemi Covid-19. Untuk ini, jika diperlukan untuk mengoptimalkan kelembagaan dan meningkatkan sense-of-sectoral crisis, perlu dibuat pokja (kelompok kerja) khusus penanganan sektor pertanian.

    Kedua, negara di saat krisis ini harus hadir lebih intensif dalam melakukan intervensi distribusi. Secara teori peran negara sah-sah saja dan bahkan bersifat meningkatkan efisiensi alokatif jikalau terjadi kegagalan pasar karena kasus-kasus luar biasa. Yang lebih spesifik adalah dalam menyalurkan produksi pertanian dari sentra-sentra produksi di pedesaan ke masyarakat terutama di perkotaan dan target-target pasar lainnya. Operasi pasar, melalui pembelian langsung produk-produk pertanian nampaknya bukan sesuatu yang diharamkan dalam kondisi seperti ini. Tentunya dibatasi oleh ketersediaan anggaran. Akan tetapi adanya stimulus fiskal dampak pandemi Covid sebesar 405 triliun rupiah yang sebagian didanai oleh defisit anggaran 5.07% dari PDB adalah salah satu sumber pembiayaan. Dana sebesar 150 triliun dianggarkan untuk membantu industri. Alokasi sebagian dari dana itu ke petani secara ekonomi dan moral adalah sesuatu yang dapat dijustifikasi. Kongkritnya, dan supaya lebih ekplisit, disarankan ada dana khusus stimulus fiskal sektor pertanian. Selain itu bantuan-bantuan sosial ekstra yang dilakukan pemerintah daerah bisa juga disalurkan dengan menyelaraskan pembelian produk-produk kebutuhan pokok yang diproduksi sentra-sentra pertanian di sekitarnya.

    Dana sebesar 150 triliun dianggarkan untuk membantu industri. Alokasi sebagian dari dana itu ke petani secara ekonomi dan moral adalah sesuatu yang dapat dijustifikasi. Kongkritnya, dan supaya lebih ekplisit, disarankan ada dana khusus stimulus fiskal sektor pertanian.

    Ketiga, aktivitas sektor pertanian terutama sektor pertanian tanaman pangan harus diberi ruang untuk tetap aktif berproduksi, dengan batasan-batasan tertentu, di masa restriksi sosial (PSBB) dengan mempertahankan protokok-protokol perlindungan standar Covid-19. Ini karena sifat esensial dan urgensi yang dibahas di atas. Selain karena karakteristik proses produksi relatif rendah resiko penularannya dibandingkan sektor-sektor lain seperti manufaktur ataupun jasa-jasa. Sektor pertanian juga cakupannya luas sehingga diperlukan kajian lebih detail terkait sektor sub-pertanian apa yang perlu dilakukan relaksasi dan tidak dengan dasar kasus per kasus (case-by-case basis).Pelaksanaannya, walaupun demikian, harus dipantau secara ketat, karena dalam tahapannya ada beberapa proses produksi yang lebih beresiko. Petani apalagi petani penggarap adalah kelompok rentan dari segi ekonomi, resiko terpapar virus, dan mortalitas akibat terinfeksi virus Covid-19. Antisipasi dan persiapan harus dilakukan matang karena tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat pedesaan yang kurang dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Kampanye publik harus lebih masif dan terstruktur, menggunakan metode dan saluran (channel) yang paling efektif untuk kelompok sasaran di atas, terutama untuk pembudayaan kebiasaan-kebiasaan yang disyaratkan pada protokol perlindungan standar Covid-19. Elemen masyarakat baik formal (aparat desa) maupun informal (pemimpin-pemimpin, orang berpengaruh, dan influencer informal di pedesaan) serta organisasi-organisasi kemasyarakatan harus dilibatkan dalam edukasi terkait protokol Covid-19. Selain itu, alat perlindungan kesehatan di pedesaan juga harus disediakan, terutama masker, juga fasilitas-fasilitas hand-sanitizer di tempat publik dan sentra-sentra produksi. Demikian juga pelarangan mudik harus dipertegas dibarengi dengan mendorong masyarakat pedesaan agar melarang anggota keluarganya untuk mudik. Protokol dan Standard Operating Procedure (SOP) perlindungan Covid-19 ini harus disiapkan terlebih dahulu dan disosialisasikan dengan baik ke masyarakat di pedesaan sebelum relaksasi aktivitas ekonomi di masa restriksi sosial (PSBB) dilakukan.

    Keempat, karena masalah keterbatasan sumber daya dan dinamika pandemik yang bergerak cepat, diperlukan skala prioritas melalui pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sifatnya low-pain high-gain atau low-hanging fruits. Salah satunya adalah dengan memfokuskan pada area produksi yang mensuplai ke pasar daerah padat penduduk metropolitan. Di Jawa Barat misalnya daerah Bandung Raya yang jumlah penduduknya banyak (sekitar 8 juta orang) dan ketergantungan pangannya tinggi, atau di daerah Jabodetabek. Memastikan logistik atau kelancaran arus produk-produk pertanian pangan dari pedesaan ke pasar.

    Terakhir, rekomendasi untuk akademisi, pengamat atau peneliti sektor pertanian. Ini saat yang tepat untuk mengkaji dan meneliti kelemahaan-kelemahan sektor pertanian di Indonesia. Adanya krisis yang dibarengi dengan almost complete autarky (restriksi perdagangan internasional) memberikan ruang eksperimen kepada sistem pertanian kita untuk diuji sehingga kita bisa mengkaji “lubang-lubang” kelemahan agar ketahanan pangan dan cita-cita swasembada pangan kita di masa yang akan datang dapat dicapai. Mengutip ekonom legendaris Indonesia Mohamad Sadli dengan Sadli’s law-nya: Good times make bad policies, bad times make good policies.

    Download PDF version

    Tulisan ini disarikan dari diskusi terbatas tentang strategi sektor pertanian di masa pandemi Covid yang diselenggarakan oleh BAPPEDA Propinsi Jawa Barat pada tanggal 5 Mei 2020. Penulis berterima kasih kepada masukan-masukan dari peserta diskusi dan pihak BAPPEDA Propinsi Jawa Barat yang memfasilitasi diskusi ini.