Trade-off antara Pertumbuhan, Keadilan dan Lingkungan: Mitos atau Realitas?

By Arief Anshory Yusuf on
105
views

Artikel ini adalah naskah dari Orasi Ilmiah Berkenaan dengan Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ekonomi Lingkungan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran dari Prof. Arief Anshory Yusuf, Senior Researcher dari SDGs Center Universitas Padjadjaran yang disampaikan pada tanggal 8 Februari 2018 di Bandung. Naskah asli dapat diunduh di sini.


Bismillaahirrohmanirrahiim
Assalamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barokaatuh,

Kepada yang terhormat,

Rektor Universitas Padjadjaran,
Ketua beserta seluruh Anggota Majelis Wali Amanah,
Ketua beserta seluruh Anggota Senat Akademik Universitas Padjadjaran,
Ketua beserta Seluruh Anggota Dewan Profesor,
Para Guru Besar Tamu,
Para Wakil Rektor, Para Dekan, Para Direktur/ Ketua Lembaga, serta Para Wakil Dekan di lingkungan Universitas Padjadjaran,
Direktur SDGs Center, UNPAD
Direktur CEDS, UNPAD
Kepala Badan Pusat Statistik,
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan,
Para Deputi dan Direktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Kepala Bappeda Jawa Barat,
President Regional Science Association International (RSAI),
Direktur SMERU Research Institute,
Direktur SurveyMeter,
Seluruh Sivitas Akademika dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran,
Para sahabat, teman sejawat, dan seluruh anggota keluarga,
Para mahasiswa dan alumni yang saya cintai dan banggakan, serta para undangan dan hadirin yang saya muliakan.
Pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah saya dengan segala kerendahan hati, untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhaanahu wa ta’ala, yang tiada hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hanya dengan kehendak-Nya-lah kita dapat berkumpul pada hari yang penuh kebahagiaan ini dan semoga juga dipenuhi oleh berkah-Nya.

Para hadirin yang saya muliakan,

Merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan Orasi Ilmiah Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ekonomi Lingkungan, yang topiknya cukup relevan dengan pola ilmiah pokok Universitas Padjadjaran yang saya cintai, yaitu “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional”. Oleh karena itu izinkan saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Rektor Universitas Padjadjaran yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah ini, yang saya beri judul:

TRADE-OFF[1] ANTARA PERTUMBUHAN, KEADILAN DAN LINGKUNGAN: MITOS ATAU REALITAS?

Para Guru Besar dan Hadirin yang saya hormati,

Mungkin tidak semua menyadari, bahwa keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan – tiga pilar dari pembangunan berkelanjutan – sudah merupakan amanat konstitusi kita.[2] Sayangnya keseimbangan tersebut nampaknya belum dapat sepenuhnya terwujudkan setelah lebih dari 70 tahun kita merdeka.

Kita memang berhasil meningkatkan status negara dari negara berpendapatan rendah ke pendapatan menengah, salah satunya karena keberhasilan mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di tahun 1980an dan 1990an. Demikian juga, kemiskinan ekstrim (versi Bank Dunia) juga berhasil kita turunkan dari sekitar 70% di tahun 1984 menjadi tinggal 7% di tahun 2016.[3]

Akan tetapi, kondisi keseharian di sekitar kita, sering membuat kita mempertanyakan betul-tidaknya kita sudah cukup makmur. Kantong-kantong kemiskinan, misalnya, bahkan masih banyak berlokasi tidak jauh dari kota-kota dengan pertumbuhan ekonomi tinggi.[4]

Oleh karena itu, saya tidak begitu terkejut, ketika baru-baru ini Bank Dunia (2018) melaporkan bahwa hanya 32% rakyat Indonesia yang kategorinya sejahtera. Selebihnya, 68% ternyata masih masuk kedalam kategori miskin atau rentan. Dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya kita jauh tertinggal (Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Persentase kelompok ekonomi di negara-negara Asia Tenggara tahun 2015

Miskin ekstrim (%)

Miskin moderat (%)

Rentan (%)

Secure (%)

Kelas mene-ngah (%)

Kamboja

0.7

14

49.6

34.9

0.7

Indonesia

7.5

24.6

35.9

27.7

4.3

Laos

13.8

27.9

36

20.1

2.2

Malaysia

0

0.03

2.6

31.3

65.7

Filipina

6.6

18.7

30.8

34.7

9.2

Thailand

0

0.8

10.1

53.6

35.4

Vietnam

2.7

7.1

23.7

57

9.5

Sumber: Bank Dunia (2018)

Gambar 1. Tingkat kemiskinan nasional dan ketimpangan 1970-2017

Sumber: BPS

Selain itu, selama satu setengah dasarwarsa terakhir, kita juga mengalami peningkatan ketimpangan yang relatif tinggi. Selama periode 2000-an, tepatnya antara 2000-2010, ketika sebagian besar negara di dunia (63%) mengalami penurunan ketimpangan atau stabil, Indonesia mengalami kenaikan ketimpangan lebih dari 30%. Kenaikan ini tercatat paling tinggi dibandingkan dengan semua negara-negara berkembang di seluruh dunia (Lihat Gambar 1).

Selain peningkatan-nya yang cepat, angka rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan kita, juga cenderung meng-

underestimasi ketimpangan yang sesungguhnya. Angka-angka rasio Gini yang dikoreksi, misalnya oleh Bank Dunia (2018) atau Solt (2009), menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi. Angka rasio Gini kita bukan dikisaran 0.4 tetapi 0.46-0.48. Ternyata, Indonesia masuk kedalam kelompok negara-negara 25% tertinggi ketimpangannya di dunia (Yusuf, 2006).

Gambar 2. Peta kerentanan perubahan iklim Asia Tenggara

Sumber: Yusuf & Francisco (2010)

 

Hadirin yang saya muliakan,

Selain isu sosial, seperti ketimpangan dan kemiskinan, Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam isu pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan. Indonesia, misalnya, adalah negara yang sangat rentan dengan bencana terkait perubahan iklim. Tahun 2010, studi Economy and Environment Program for Southeast Asia (Yusuf & Francisco, 2010) menghitung indeks kerentanan perubahan iklim se-Asia Tenggara (Lihat Gambar 2). Studi tersebut menemukan bahwa kota-kota di Indonesia merupakan daerah-daerah yang paling rentan. Jakarta, misalnya, menjadi daerah paling rentan se Asia Tenggara.

Walaupun sejak era 1990an, ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap minyak dan gas bumi berkurang, tetapi peningkatan deplesi hutan dan degradasi lingkungan masih menjadi tantangan berat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Alisjahbana & Yusuf, 2004, 2005). Perhitungan PDRB hijau[5], misalnya, menunjukkan bahwa keberlanjutan pembangunan provinsi-provinsi seperti Papua, Riau dan Kalimantan Timur sangat rendah (Yusuf, 2010). Ini terjadi karena pertumbuhan di provinsi-provinsi tersebut banyak disumbang oleh likuidasi aset-aset alam. Perhitungan genuine-saving[6] (Lihat Gambar 3), bahkan menunjukkan bahwa 1/3 provinsi-provinsi di Indonesia mempunyai genunie-saving yang negatif yang mengindikasikan pembangunannya tidak berkelanjutan dan membahayakan generasi yang akan datang (Yusuf & Firmana, 2013).

Gambar 3. Genuine saving provinsi-provinsi di Indonesia 2005

Sumber: Yusuf & Firmana (2013)

Tantangan ekonomi Indonesia kedepan juga menjadi semakin besar dengan perubahan iklim. Indonesia adalah penghasil emisi CO2 terbesar se-Asia Tenggara dengan kontributor terbesar dari deforestasi. Bahkan jika kita mengabaikan emisi yang bersumber dari deforestasi, dengan tren yang ada saat ini, diproyeksikan di tahun 2030, Indonesia akan menempati posisi ke-6 tertinggi di dunia dalam emisi CO2 (Yusuf dan Patunru, 2016).

Hadirin yang saya hormati,

Adanya konflik antara agenda pertumbuhan ekonomi, keadilan ekonomi, dan lingkungan seperti yang digambarkan diatas, sering diartikan sebagai sesuatu yang alamiah. Sehingga, trade-off antara ketiganya sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Ide bahwa terdapat trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan bukan hal baru. Ide tersebut “diperkenalkan” oleh Simon Kuznet dan Nicholas Kaldor di era 1950-an. Menurut Kuznet (1955), karena pertumbuhan ekonomi memerlukan transformasi dari aktivitas berbasis pedesaan (ketimpangan rendah) ke aktivitas berbasis perkotaan (ketimpangan tinggi), maka ketimpangan tidak bisa dihindari di awal-awal pembangunan.[7]

Implikasi dari hipotesa Kuznet tersebut adalah bahwa hubungan antara PDB per kapita dan pemerataan akan berbentuk seperti huruf U (Lihat Gambar 4, panel kanan atas). Dengan demikian di awal-awal pembangunan, trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan tidak dapat dihindari. Hubungan ini dikenal dalam ekonomi pembangunan sebagai Kurva Kuznet.

Terkait dengan aspek lingkungan, di tahun 1990an[8], istilah Kurva Kuznet seolah dilahirkan kembali dengan menjamurnya publikasi-publikasi empiris yang juga menyimpulkan bahwa hubungan antara kualitas lingkungan, seperti polusi, dan PDB per kapita juga berbentuk huruf U (Lihat Gambar 4 Panel kiri bawah). Kurva ini kemudian dikenal dengan istilah Environmental Kuznet Curve (EKC). Kualitas lingkungan hanya akan menurun jika tingkat kesejahteraan tertentu sudah tercapai. Hasil-hasil analisis empiris menunjukkan bahwa titik- belok EKC dari berbagai jenis polusi, relatif tinggi sehingga membutuhkan waktu lama untuk negara berkembang memasuki tahap tersebut (Lihat Tabel 2).

 

Tabel 2. Titik belok EKC untuk beberapa jenis polusi

Jenis polusi

Titik belok

SO2 dan particulate

$4000 $5000

Konsentrasi polusi lokal

$3000 $4000

SO2

$10,391

NOX

$13,383

SPM

$12,275

CO

$7,114

Sumber: Grossman and Krueger (1994); Shafik and Bandyopadhyay (1992); Selden and Song (1994)

Seperti yang diilustrasikan di Gambar 4 (Pada panel kiri atas), jika Kurva Kuznet berlaku baik untuk pemerataan maupun kualitas lingkungan, maka tak bisa dihindari, pertumbuhan ekonomi (panel kanan bawah Gambar 4) diawal-awal pembangunan akan diikuti dengan peningkatan ketimpangan dan penurunan kualitas lingkungan (panel kiri atas Gambar 4).

Hadirin yang saya muliakan,

Tentunya, apakah trade-off tersebut sesuai dengan realita atau tidak, sangat tergantung dari keabsahan teori yang mendasari serta bukti-bukti empirisnya. Untuk itu izinkan saya mengulas sedikit tentang validitas dari teori-teori tersebut.

Gambar 4. Trade-off antara pertumbuhan, keadilan dan lingkungan

Sumber: Adaptasi penulis

Terkait dengan trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan[9] (Kuznet curve), pertama, pandangan Kuznet bahwa perubahan struktur ekonomi dari agraris-pedesaan ke modern-perkotaan akan diikuti dengan peningkatan ketimpangan bukanlah satu-satunya jalur pertumbuhan ekonomi. Transformasi struktural[10] tidak harus selalu diikuti dengan peningkatan ketimpangan. Proses industrialisasi berorientasi ekspor seperti yang terjadi di Asia Timur di tahun 1980an (yang dikenal dengan istilah the East Asian Miracle), adalah contoh pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi kemiskinan tanpa meningkatkan ketimpangan secara berarti (Bank Dunia, 2018).

Kedua, pandangan bahwa tabungan dan modal adalah sumber utama pertumbuhan (Kaldor, 1955) dimutakhirkan oleh teori-teori baru tentang pertumbuhan ekonomi. Teori-teori baru menunjukkan bahwa satu-satunya sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah perubahan teknologi, bukan modal[11]. Dalam apa yang disebut dengan new growth theory, perubahan teknologi terjadi melalui akumulasi dari ide atau pengetahuan yang mampu menciptakan teknik-teknik baru dalam proses produksi (Romer, 1986; Lucas 1988). Disini peran pemerataan menjadi sentral karena di dalam perekonomian dengan ketimpangan tinggi, credit-constraint cenderung lebih tinggi. Ini berdampak pada terkendalanya proses investasi pendidikan dan keahlian sehingga pembentukan human capital menjadi terhambat (Todaro and Smith, 2011).

Ketiga, secara alamiah manusia memang tidak begitu menyukai ketimpangan. Secara kolektif, ketimpangan yang tinggi akan meningkatkan tekanan untuk melakukan redistribusi. Studi-studi tentang kebahagian banyak menemukan bukti empiris bahwa ketimpangan mengurangi kebahagiaan individual (Ferrer-i-Carbonell dan Ramos, 2014). Hasil analisis untuk Indonesia[12] (Izzati dan Yusuf, 2017) juga menunjukkan hal serupa (Lihat Table 3).

Ketika ketimpangan mengurangi kebahagiaan individual, akan terdapat proses feedback yang pada akhirnya akan mengkoreksi proses pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Keempat, bukti-bukti empiris, terutama studi-studi baru, lebih banyak yang mendukung tidak terjadi-nya trade-off antara pertumbuhan dan ketimpangan.[13] Hasil penelitian Berg dkk (2012) misalnya, menunjukkan bahwa pemerataan berdampak positif dan paling tinggi terhadap lamanya suatu negara mengalami episode pertumbuhan tinggi (growth spell). Setiap kenaikan 10% pemerataan, akan meningkatkan lamanya growth spell sebesar 50% (Gambar 5).

 

Tabel 3. Hasil regresi panel data fixed fffect dampak ketimpangan terhadap kebahagiaan di Indonesia

Variabel

Koef.

s.e.

Koef.

s.e.

Ketimpangan (Share top 10%)

-0.181**

(0.088)

Ketimpangan (Gini)

(0.000)

-0.120*

(0.068)

Jumlah orang miskin (log)

-0.003

(0.008)

-0.004

(0.008)

Jumlah anggota RT

0.022***

(0.006)

0.022***

(0.006)

Jml. anggota RT (kuadrat)

-0.002***

(0.001)

-0.002***

(0.001)

Pengeluaran per kapita (log)

0.040***

(0.007)

0.040***

(0.007)

Umur

-0.001

(0.001)

-0.001

(0.001)

Umur (kuadrat)

0.000**

(0.000)

0.000**

(0.000)

Perempuan 1=Ya 0=Lainnya

0.162

(0.513)

0.163

(0.512)

Menikah 1=Ya 0=Lainnya

0.135***

(0.011)

0.135***

(0.011)

Muslim, 1=Ya 0=Lainnya

0.066

(0.064)

0.066

(0.064)

Lama sekolah (tahun)

0.000

(0.003)

0.000

(0.003)

Sangat sehat, 1=Ya 0=Lainnya

0.097***

(0.012)

0.097***

(0.012)

Cukup sehat, 1=Ya 0=Lainnya

0.063***

(0.009)

0.063***

(0.009)

Religius 1=Ya 0=Lainnya

0.080***

(0.011)

0.080***

(0.011)

Bekerja 1=Ya 0=Lainnya

0.015*

(0.008)

0.015*

(0.008)

Perkotaan, 1=Ya 0=Lainnya

0.008

(0.012)

0.008

(0.012)

Bahasa, 1=Indo. 0=Lainnya

Ya

Ya

Ya

Ya

Month of interview, dummy

Ya

(2.134)

Ya

(2.124)

Constant

2.134***

2.124***

Jumlah observasi

40,225

40,225

Sumber: Izzati & Yusuf (2018); Catatan: .01 – ***; .05 – **; .1 – *; Angka dalam kurung adalah standar error

Gambar 5. Dampak dari berbagai faktor terhadap durasi episode pertumbuhan tinggi (%)[14]

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi, karakteristiknya bisa dibuat sedemikan rupa agar beriringan dengan keadilan ekonomi. Paradigma-paradigma baru seperti pro-poor growth (Dollar & Kray, 2002) dan pertumbuhan inklusif (Ali and Zhang 2007; Klasen, 2010; McKinley 2010; Yusuf and Sumner, 2017) adalah alternatif-alternatif konsep pertumbuhan yang dapat berjalan beiringan dengan pengurangan ketimpangan.

Para hadirin yang saya Hormati,

Terkait dengan trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan (Environmental Kuznet Curve), pertama, perlu saya ingatkan bahwa dalam EKC, hubungan hanya terjadi satu arah, dimana pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan kerusakan lingkungan. Padahal, kerusakan lingkungan juga akan mempunyai dampak terhadap kapasitas perekonomian untuk tumbuh. Bagaimanapun juga alam merupakan modal untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam literatur empiris tentang EKC ini cenderung diabaikan (Stern, 2004).

Kedua, baik pendapatan, kualitas lingkungan, bahkan keadilan ekonomi, sama-sama variabel-variabel penentu kebahagian individual. Dengan demikian ketika pertumbuhan ekonomi ternyata mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka tingkat kebahagian akan berkurang. Padahal, kualitas lingkungan jelas-jelas merupakan bagian terpisahkan dari kebahagiaan individual maupun masyarakat.[15] Dengan demikian, kembali, akan terjadi feedback berupa koreksi terhadap karakteristik dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi berbasis eksploitasi alam cenderung rentan oleh fluktuasi harga komoditas di pasar internasional. Jika tidak dikelola dengan baik, misalnya dengan mereinvestasikan royalti SDA ke aset dalam bentuk lain (Hartwick Rule[16]), keberlanjutan pertumbuhan akan terancam. Di tahun 2008-2011 misalnya, Indonesia mengalami pertumbuhan cukup tinggi karena kenaikan harga komoditas SDA internasional. Ketika era tersebut berakhir pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih lambat.

Data pertumbuhan PDRB per kapita propinsi dari tahun 2010 sampai 2016 (Gambar 6), misalnya, dengan jelas menunjukkan bahwa propinsi-propinsi berbasis SDA seperti Riau, Kaltim dan Aceh, praktis tidak mengalami peningkatan kesejahteraan dari tahun 2010 ke 2016. Ini terjadi karena pada periode tersebut, terjadi penurunan harga-harga komoditas berbasis SDA di pasar internasional.

Gambar 6. Indeks PDRB Per Kapita tahun 2016 (2010=100)

Sumber: BPS

Pertumbuhan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam juga cenderung meningkatkan ketimpangan. Ini terjadi karena sektor-sektor tersebut cenderung sangat padat modal. Membandingkan pertumbuhan ekonomi pada era peningkatan harga komoditas (2009-2011) dengan era penurunan harga komoditas (2011-2014) dengan jelas mengilustrasikan hal tersebut (Lihat Gambar 7 dan gambar 8).[17]

Gambar 7. Indeks harga komoditas (2001M1=100)

Sumber: IMF

Gambar 8. Perubahan pengeluaran per kapita berdasarkan persentil pengeluaran per kapita (%)[18]

Sumber: SUSENAS (BPS)

Para hadirin yang saya muliakan,

Kalau pro-poor growth dan pertumbuhan inklusif bisa berperan sebagi anti-tesis dari trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan, maka paradima green growth atau green economy dapat menjadi anti-tesis dari trade-off antara pertumbuhan dan lingkungan. Green economy sering didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang selain mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial juga bisa mengurangi kerusakan alam dan lingkungan (UNEP, 2011).

Ijinkan saya mengilustrasikan konsep green economy ini dengan beberapa studi kasus-studi kasus.

Selama puluhan tahun, pemerintah Indonesia mensubsidi bahan bakar minyak (BBM) sampai ratusan trilyun rupiah. Subsidi BBM menimbulkan konsumsi energi fosil yang berlebihan; meningkatkan polusi lokal dan global; juga kemacetan di perkotaan. Selain itu, subsidi BBM juga cenderung regresif karena dinikmati lebih banyak oleh golongan kaya. Dengan demikian kebijakan menghapuskan subsidi BBM adalah contoh dari kebijakan yang mendukung green economy.

Tabel 4. Dampak penghapusan subsidi BBM November 2014 terhadap ketimpangan

Actual

Dampak penghapusan subsidi

Sep 2014

Sep 2015

Chg (%)

Gini

Chg

(%)

Kontri-busi (%)

Total

0.414

0.402

-2.98

0.411

-0.52

17.52

Urban

0.433

0.419

-3.23

0.431

-0.44

13.16

Rural

0.336

0.329

-2.12

0.334

-0.57

27.02

Sumber: Yusuf dkk (2018)

Analisis dampak reformasi subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2005 (Yusuf dan Resosudarmo, 2008) mengurangi CO2 sebesar 6.4-6.5% dan mengurangi kemiskinan sampai 2.5% tanpa menurunkan pertumbuhan ekonomi secara berarti. Yusuf dkk (2018) mengestimasi dampak penghapusan subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi di akhir tahun 2014. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagai akibat dari dampaknya terhadap inflasi berbagai jenis barang, kebijakan tersebut mengurangi ketimpangan 2-3% (Tabel 4). Ini ekuivalen dengan 17% penurunan ketimpangan yang terjadi setahun kemudian.

Beberapa skenario green economy Indonesia, misalnya, disimulasikan untuk melihat dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dan daerah dengan menggunakan model ekonomi antar daerah (Yusuf dan Patunru, 2016). Skenario peningkatan efisiensi sistem transportasi antar daerah meningkatkan PDB sampai 1.7% di tahun 2030, juga mengurangi intensitas karbon Indonesia sebesar 1.6%. Sementara itu, skenario pengalihan 20% tranportasi pribadi ke publik berpotensi mengurangi emisi CO2 sebesar 1.76% dan intensitas CO2 sebesar 2.1% tanpa mengurangi pertumbuhan ekonomi.

Contoh lain adalah kasus moratorium konversi lahan hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit yang dimulai oleh pemerintah di tahun 2011. Studi (Yusuf dkk, 2018) menunjukkan bahwa moratorium tersebut memang berdampak negatif terhadap kesejahteraan Indonesia karena berkurangnya ekspor kelapa sawit. Akan tetapi pengurangan kesejahteraan itu dapat dikompensasi dengan mekanisme REDD (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degreadation) dengan pembayaran transfers sebesar $10 per ton CO2 untuk setiap pengurangan emisi CO2 yang terjadi karena kita menahan konversi hutan alam.

Gambar 9. Jalur pembangunan berkelanjutan 

Sumber: Adaptasi penulis

Hadirin yang saya hormati dan muliakan,

Seperti diilustrasikan di Gambar 9, pertumbuhan inklusif bisa menghilangkan trade-off antara pertumbuhan dan ketimpangan, dan green economy bisa menghilangkan trade-off antara pertumbuhan dan lingkungan.

Saya ingin menyampaikan bahwa tentunya skenario pertumbuhan inklusif dan green economy tidak bisa terjadi dengan sendirinya karena sistem ekonomi pasar yang kita anut, buta dengan keadilan dan eksternalitas lingkungan. Ketimpangan dan kerusakan alam bukan bagian dari hitung-hitungan untung rugi para pelaku ekonomi. Oleh karena itu peran negara sangat diperlukan untuk melakukan koreksi-koreksi. Dalam keadilan ekonomi, misalnya, melalui pemerataan kesempatan dalam konteks pengembangan human capital terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta penguatan perlindungan sosial.

Dalam konteks pengelolaan SDA dan lingkungan, setidaknya diperlukan dua hal dimana pemerintah berperan penting. Yang pertama, adalah optimalisasi pengelolaan hasil-hasil SDA agar manfaatnya masih dapat dirasakan oleh anak cucu kita. Kedua adalah bagaimana jasa-jasa ekosistem bukan hanya dapat dikenali oleh pelaku ekonomi, tetapi menjadi bagian terpisahkan dari keputusan-keputusan ekonomi mereka. Pemerintah bisa berperan untuk membantu internalisasi eksternalitas lingkungan melalui berbagai instrumen kebijakan.

Sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan bahwa, trade-off antara pertumbuhan, keadilan dan lingkungan bukanlah sesuatu yang alamiah dan tak bisa dihindari. Trade-off itu hanya menjadi realitas kalau itu satu-satunya pilihan. Padahal, pilihan-pilihan lain dalam mengelola pembangunan tersedia. Kita hanya perlu membuka diri terhadap paradigma-paradigma baru, berpikir dan bekerja sedikit lebih keras, dan bersinergi. Tuhan tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Kalau kita percaya itu, trade-off antara pertumbuhan, keadilan dan lingkungan hanyalah mitos. Pembangunan berkelanjutan adalah realitas.

Hadirin yang saya muliakan,

Sekarang, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah berperan menghantarkan saya meperoleh jabatan akademik yang sangat terhormat ini. Saya mohon maaf, jika ada pihak-pihak yang lupa untuk saya sebut.

Terimakasih kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan kepada saya untuk mengemban jabatan Guru Besar ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, Dr. Nury Effendi, SE, MA, Dr. Mohamad Fahmi, SE, MT, Prof. Dr. Rina Indiastuti, SE, M. T, Dr. Kodrat Wibowo, SE, Dr. Wawan Hermawan, SE, M.T., Dr. Diana Sari, M. Mgt, Prof. Ernie Tisnawati Sule, SE, M. Si, Prof. Dr. Sri Mulyani, NS, SE, M.Si, Ak, Prof. Dr. Ir. Nurpilihan Bafdal, MSc, Prof. Dr. Hj. Sutyastie Soemitro Remi, S.E., M. S, Prof. H. Oekan Abdoellah, MA., Ph.D, dan Prof. dr. Ramdan Panigoro, M.Sc. yang telah mendukung pengusulan Guru Besar saya.

Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Ketua beserta seluruh Anggota Senat Akademik Universitas Padjadjaran yang telah memberikan rekomendasi, dukungan dan bantuan dalam proses pengusulan jabatan Guru Besar saya.

Saya sampaikan pula terima kasih kepada Acun Ependi, SE, Enjang Setiawan, S.Sos, Setiadi, A.Md, Nia Rosdiani, A.Md, R. Ella Irawati, S.A.B dan Harry Mulyana, S.Sos yang telah memfasilitasi pengajuan Guru Besar saya secara administratif.

Hadirin yang saya muliakan,

Sekarang Ijinkan saya menyampaikan terima kasih kepada pembimbing-pembimbing saya dalam menyelesaikan studi jenjang S1 sampai S3. Pertama, terima kasih kepada Prof. Dr. Yuyun Wirasamita, SE, M.Sc, pembimbing skripsi saya di jurusan Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Padjadjaran. Terima kasih kepada Prof. Dr. Phoebe Koundouri, pembimbing tesis S2 saya di University College London, Inggris. Kemudian saya sampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada pembimbing-pembimbing disertasi S3 saya di The Australian National University, Australia: Prof. Dr. Budy Resosudarmo, Prof. Dr. Peter Warr dan Prof. Dr. Raghbendra Jha.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Tati Suhartati Joesron, SE., MS, dosen wali saya ketika menjalani studi S1 dan Harlan Dimas, SE, M.A. senior saya yang tak pernah berhenti bahkan sampai hari ini memberikan semangat kepada saya untuk terus berkarya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Firman Jatnika, SE yang sempat menjadi mentor saya dalam bidang ilmu ekonomi diawal-awal masa kuliah S1 saya.

Jika ada istilah bahwa faktor penting dalam kesuksesan adalah “the right time and the right place”, menurut saya perlu ditambah dengan istilah “with the right person”. Untuk itu, secara khusus, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, SE, MA. Prof. Armida meyakinkan saya dan juga merekrut saya menjadi dosen di FEB UNPAD pada tahun 1997. Sejak itu Prof. Armida tak pernah berhenti menjadi mentor saya dan membuka banyak pintu sehingga perjalanan saya sebagai dosen di UNPAD bisa sampai ke hari ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang pernah berjuang mengembangkan Center for Economics and Development Studies (CEDS) FEB UNPAD, sehingga dapat menjadi institusi terkemuka di Indonesia serta berkontribusi juga kepada pengembangan diri saya pribadi.  Terima kasih kepada Dr. Arief Ramayandi, SE, MA, Arief Bustaman, SE, M.Bus, Suryaningsih A. Don, SE, M.Si, Heriyaldi, SE, ME dan Raisa Tri Wulandari, yang pernah bersama mengelola CEDS pada periode 2008 sampai dengan 2015.

Selama dua tahun terakhir, saya juga membantu mendirikan dan mengembangkan Center for Sustainable Development Goals Studies atau SDGs Center. Terima kasih secara khusus kepada rekan-rekan di SDGs Center, Dr. Zuzy Anna, Ade Kadarisman, S.Sos., M.T, dr. Panji Fortuna, Dr. Achmad Maulana, SE, MA, Wandira Larasati, SE, MA, Nirwan Maulana, SE, MA, Yangki Imade Suara, SE, MA, Ade Maulana Rahman Hidayat, SE, Aisyah Amatul Ghina, SE, Rahma, SE dan Anissa Rahmawati, SE.

Selama bekerja sebagai peneliti di UNPAD, saya selalu dibantu oleh banyak asisten peneliti. Saya tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu. Akan tetapi secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Megananda, SE (Oboy) yang selain perannya sebagai asisten peneliti yang handal juga merupakan sahabat secara pribadi dalam suka dan duka di kantor CEDS di Jalan Cimandiri.

Saya juga ingin memberikan apresisasi ke beberapa lembaga pemerintah yang pernah melibatkan saya untuk membantu pengambilan kebijakan sehingga saya selalu mempunyai ruang untuk mengaplikasikan ilmu yang saya punya. Terima kasih kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terutama Kedeputian Bidang Ekonomi, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional serta Kedeputian Bidang Kemaritiman dan SDA; Badan Kebijakan Fiskal-Kementrian Keuangan; Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Bank Indonesia; dan lembaga-lembaga lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Aktivitas saya diberbagai organisasi juga berperan sangat penting dalam perjalanan karir saya. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang bersama saya menjadi pengurus Indonesian Regional Science Association (IRSA), rekan-rekan di Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA) dan Economy and Environment Institute (EEI) Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,

Terakhir, ijinkan saya mengucapkan terima kasih kepada anggota-anggota keluarga yang saya cintai. Kepada adik-adik saya Miftah Mazied, S.T, dan Laila Qodariah, S.Psi, M.Psi., terima kasih atas kehangatan, keceriaan dan kekompakan selama kita dibesarkan sehingga membantu membentuk jati diri kita seperti sekarang.

Kemudian, saya memberikan penghormatan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibunda Sitti Mariam dan Ayahanda yang membesarkan saya, Rohmat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ayah kandung saya Yusuf Hadim, SH. Secara khusus, saya tidak akan melupakan perjuangan Ibunda sebagai seorang guru, yang harus mengajar di dua sekolah dari pagi sampai sore sepanjang hidupnya hanya untuk memastikan kami semua untuk memperoleh kesempatan pendidikan setinggi-tingginya. Hanya Allah SWT yang bisa membalas pengorbanan, perjuangan dan ketulusan orang tua saya.

Hadirin yang saya muliakan,

Saya percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana untuk kita. Ketika saya menempuh studi S3 di Australia, Tuhan mempertemukan saya dengan istri saya, Arriya Mungsunti, Ph.D. Pencapaian jabatan Guru Besar di Universitas Padjadjaran ini sejatinya adalah perjuangan dan perjalanan kami bersama.  Ingin saya sampaikan, bahwa jalan tersebut panjang dan berliku dan membutuhkan banyak pengorbanan terutama dari istri saya. Sebagai warga negara Australia dan Thailand, pilihan-nya terbuka untuk bisa juga berkarya dimana saja. Hanya cinta, kesetiaan tak terhingga dan rencana Allah SWT yang akhirnya menuntunnya untuk memutuskan bersama saya kembali ke Indonesia. Dengan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada istri saya Arriya Mungsunti atas waktunya baik sebagai istri, kawan diskusi, penyemangat serta dukungan penuh-nya atas karir saya di UNPAD. This professorship is for you. We did it!

Terakhir, kepada para kawan, kolega dan rekan sejawat yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini, saya haturkan terima kasih, semoga Allah Subhaanahu wa ta’ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barokaatuh.

Catatan: Naskah asli yang lebih lengkap dapat diunduh di sini.

Daftar Pustaka

Alesina, Alberto, and Dani Rodrik. “Distributive politics and economic growth.” The quarterly journal of economics 109.2 (1994): 465-490.

Ali, I. and Zhang, J. (2007). Inclusive Growth toward a Prosperous Asia: Policy Implications. ADB Economics and Research Department Working Paper. Manila: Asian Development Bank.

Alisjahbana, Armida and Arief A. Yusuf, Green Accounting and Sustainable Development in Indonesia, 2004, Ford Foundation and Unpad Press, Bandung. Indonesia. ISBN: 9799664780.

Alisjahbana, Armida Salsiah, and Arief Anshory Yusuf. “Assessing Indonesia’s sustainable development: long-run trend, impact of the crisis, and adjustment during the recovery period.” ASEAN Economic Bulletin (2004): 290-307.

Bank Dunia. 2018. Riding the Wave: An East Asian Miracle for the 21st Century. World Bank East Asia and Pacific Regional Report; Washington, DC: World Bank. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28878 License: CC BY 3.0 IGO

Benner, Chris, and Manuel Pastor. “Brother, can you spare some time? Sustaining prosperity and social inclusion in America’s metropolitan regions.” Urban Studies 52.7 (2015): 1339-1356.

Berg, Andrew, Jonathan D. Ostry, and Jeromin Zettelmeyer. “What makes growth sustained?” Journal of Development Economics 98.2 (2012): 149-166.

Busch, Jonah, R. Lubowski, F. Godoy, M. Steininger, A. Yusuf, K. Austin, J. Hewson, D. Juhn, M. Farid and F. Boltz, structuring national and sub-national economic incentives to reduce emissions from deforestation in Indonesia, Proceeding of the National Academy of Science (PNAS), January 24, 2012, vol. 109 no. 4 pp. 1062-1067.

Dollar, David, and Aart Kraay. “Growth is Good for the Poor.” Journal of economic growth 7.3 (2002): 195-225.

Ferrer-i-Carbonell, Ada, and Xavier Ramos. “Inequality and happiness.” Journal of Economic Surveys 28.5 (2014): 1016-1027.

Grossman, G. M., and Krueger, A. B. (1994). Environmental impacts of a North American Free Trade Agreement. In ‘‘The U.S.–Mexico Free Trade Agreement’’ (P. Garber, Ed.). MIT Press, Cambridge, MA.

Izzati, Ridho & Arief Anshory Yusuf, Inequality and happiness: A panel data analysis for Indonesia, Working papers in economics and development studies (WOPEDS), No. 2018.

Kaldor, Nicholas. “Alternative theories of distribution.” The review of economic studies 23.2 (1955): 83-100.

Klasen, S. (2010). Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals. ADB Sustainable Development 12. Working Paper Series. Manila: Asian Development Bank.

Lucas, Robert E. “On the mechanics of economic development.” Journal of monetary economics 22.1 (1988): 3-42.

McKinley, T. (2010). Inclusive Growth Criteria and Indicators: An Inclusive Growth Index for Diagnosis of Country Progress. Manila: Asian Development Bank.

Patunru, Arianto A., and Arief Anshory Yusuf. “Toward a Low-Carbon Economy for Indonesia: Aspirations, Actions and Scenarios.” Investing on Low-Carbon Energy Systems. Springer Singapore, 2016. 79-109.

Perotti, Roberto. “Growth, income distribution, and democracy: What the data say”, Journal of Economic growth 1.2 (1996): 149-187.

Persson, Torsten, and Guido Tabellini. “Is inequality harmful for growth?” The American Economic Review (1994): 600-621.

Romer, Paul M. “Increasing returns and long-run growth.” Journal of political economy 94.5 (1986): 1002-1037.

Selden, T. M., and Song, D. (1994). Environmental quality and development: Is there a Kuznets curve for air pollution? J. Environ. Econ. Environ. Mgmt. 27, 147–162.

Shafik, N., and Bandyopadhyay, S. (1992). ‘‘Economic Growth and Environmental Quality: Time Series and Cross-Country Evidence,’’ background paper for World Development Report 1992. The World Bank, Washington, DC.

Stern, David I. “The rise and fall of the environmental Kuznets curve.” World development 32.8 (2004): 1419-1439.

Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith (2011). Economic Development. Boston: Pearson Addison Wesley.

United Nations Environment Program (UNEP), 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication.

Yusuf, Arief A., Arianto A. Patunru, and Budy P. Resosudarmo. “Reducing Petroleum Subsidy in Indonesia: An Interregional General Equilibrium Analysis.” Regional Growth and Sustainable Development in Asia. Springer International Publishing, 2017. 91-112.

Yusuf, Arief Anshory & Resosudarmo, B., On the distributional impact of a carbon tax in developing countries: the case of Indonesia, Environmental Economics and Policy Studies, 2015, 17(1), pp. 131-156

Yusuf, Arief Anshory & Victor Pirmana, Testing Hartwick’s rule for Indonesian provinces, paper presented at the the the 3rd East Asian Association of Environmental and Resource Economics (EAARE), February 2013, Huangshan, China

Yusuf, Arief Anshory (2010), Estimates of the “Green” or “Eco” Regional Domestic Product of Indonesian Provinces for the year 2005, Economics and Finance Indonesia Vol. 58 No. 2.

Yusuf, Arief Anshory (2014).”International Commodity Prices and Inequality in Indonesia,” Working Papers in Economics and Development Studies (WoPEDS) 201409, Department of Economics, Padjadjaran University, revised Jun 2014.

Yusuf, Arief Anshory, 2014. “International Commodity Prices and Inequality in Indonesia,” Working Papers in Economics and Development Studies (WoPEDS) 201409, Department of Economics, Padjadjaran University, revised Jun 2014.

Yusuf, Arief Anshory and Andy Sumner, “How inclussive growth been in Indonesia?” Paper presented at 14 – 16 April 2016, Southeast Asian Studies Symposium 2016, the. Mathematical Institute, University of Oxford.

Yusuf, Arief Anshory and Herminia Francisco, Hotspots! Mapping Climate Change Vulnerability in Southeast Asia, 2010, Economy and Environment Program for Southeast Asia, Singapore. ISBN: 978-981-08-6293-0.

Yusuf, Arief Anshory, Mark Horridge and Louise Roos, Moratorium of palm oil expansion from natural forest and the role of international transfers, forthcoming, Asian Development Review, MIT Press.

Yusuf, Arief Anshory, Sumner, Andy and Rum, Irlan Adiyatma, “Twenty Years of Expenditure Inequality in Indonesia, 1993-2013”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 2014, 50, issue 2, p. 243-254.

Yusuf, Arief Anshory, Niken Kusumawardhani, Asri Yusrina, Ridho Al Izzati & Iqbal Wibisono, “Does Eliminating Gasoline Subsidy Reduce Inequality? A Lesson from Indonesian “Big-Bang” Fuel Subsidy Reform”, Paper presented at Workshop on Economic approaches to environmental management in Southeast Asia, Economy and Environment Partnership for Southeast Asia (EEPSEA), University of Economics Ho Chi Minh city, 10 January 2018.

Yusuf, Arief Anshory, Keadilan untuk Pertumbuhan, UNPAD Press, Bandung, ISBN: 978-602-439-278-9

 


[1] Dalam ekonomi, trade-off adalah suatu kondisi dimana kalau kita ingin meningkatkan satu hal, ternyata itu harus diikuti dengan mengurangi hal lain. Dengan kata lain harus ada kompromi antara satu agenda dengan agenda lain. Tidak bisa semuanya.

[2] Dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 4 disebutkan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

[3] Sumber: World Development Indicators (WDI) Database, Bank Dunia.

[4] Lihat data dari Smeru Poverty Map di http://povertymap.smeru.or.id/

[5] PDRB hijau adalah PDRB yang sudah mengurangkan nilai dari likuidasi (hilangnya) aset alam dan aset lingkungan.

[6] Genuine saving mengurangkan dari tabungan konvensional, nilai dari hilangnya semua jenis aset (baik aset manusia maupun alam). Jika nilainya positif maka bisa dikatakan daerah tersebut pembangunannya relatif berkelanjutan. Sebaliknya jika negatif berarti cenderung tidak berkelanjutan. Lihat Alisjahbana & Yusuf (2005) atau Yusuf & Firmana (2013) untuk penjelasan lebih detail.

[7] Seiring dengan ide tersebut, Kaldor (1955) malahan menyebutkan bahwa ketimpangan mempunyai sifat growth-enhancing atau faktor pendorong pertumbuhan. Ini terjadi karena orang kaya mempunyai kecenderungan menabung (marginal propensity to save) lebih tinggi. Dan tabungan diperlukan untuk investasi dan mengakumulasi barang modal. Barang modal diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Jika distribusi pendapatan terlalu merata di awal-awal pembangunan, sehingga cenderung merata miskinnya, tidak akan ada orang yang menabung, tidak ada investasi, tidak ada pertumbuhan.

[8] Salah satu yang mempeloporinya diantaranya adalah Grossman dan Krueger (1991)

[9] Untuk pembahasan teoritis dan bukti-bukti empiris yang lebih panjang lebar terntang trade-off antara pertumbuhan dan ketimpangan, silahkan dilihat di Yusuf (2018), Bab 15.

[10] Proses dimana komposisi sektoral dalam perekonomian berubah (misalnya dari dominan sektor pertanian menjadi dominan sektor industri) seiring dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi.

[11] Menurut new growth theory dalam jangka panjang, atau steady state modal akan terhambat oleh law of diminishing returns sementara teknologi tidak.

[12] Dengan menggunakan data panel tahun 2007 dan 2014 dari Indonesian Family Life Survey (IFLS).

[13] Lihat misalnya Alesina dan Rodrik (1994), Person dan Tobellini (1994), Perotti (1996), Berg dkk (2012) dan Pastor (2015).

[14] Sumber Berg dkk (2012)

[15] Yusuf dan Resosudarmo (2008) misalnya menunjukkan bahwa di Jakarta, pengurangan polusi mempunyai nilai antara from US$28 to US$85 per μg/m3 per keluarga.

[16] Lihat Yusuf & Firmana (2013) untuk pembahasan terkait Hartwick Rule dalam konteks Indonesia.

[17] Gambar-gambar tersebut menunjukkan korelasi yang kuat antara kenaikan harga komoditas dengan peningkatan ketimpangan. Periode 2009-2011, yaitu periode kenaikan harga komoditas, diikuti dengan pertumbuhan yang meningkatkan ketimpangan karena kelompok kaya meningkat jauh lebih pesat dari kelompok miskin. Pada periode 2011-2104, ketika harga-harga komoditas menurun, pertumbuhan ekonomi lebih bersifat netral (tidak mengurangi ketimpangan).

[18] Gambar 8 mengilustrasikan apa yang disebut dengan growth incidence curve atau GIC. Sumbu horisontal menunjukkan kelompok masyarakat dari 1% termiskin ke 1% terkaya. Sementara sumbu vertikal mengukur pertumbuhan kesejahteraan dari masing-masing kelompok tersebut.