Tantangan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Ketimpangan Juga Terjadi Dalam Hal Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak

on
34
views

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ketimpangan merupakan pekerjaan rumah yang masih belum terselesaikan di Indonesia. Namun, yang perlu dipahami bersama adalah ketimpangan yang terjadi di daerah-daerah tidak hanya secara ekonomi atau finansial – ketimpangan pendapatan, tetapi juga dalam artian akses terhadap air bersih dan sanitasi layak – SDGs nomor enam. Hingga saat ini, sebagai contohnya, secara rata-rata nasional hanya terdapat 71% rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih, di mana tejadi ketimpangan yang sangat nyata antara Indonesia bagian barat dan timur.

Demikian pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Ahmad Komarulzaman, Ph.D., peneliti SDGs Center UNPAD, di dalam seminar Forum Kajian Pembangunan (FKP) pada 13 Februari 2018 di Universitas Jember. Seminar tersebut merupakan seri ke-dua dari FKP Roadshow yang bertajuk “Sustainable Development Goals in Indonesia”, di mana sebelumnya diselenggarakan di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, pada 12 Februari 2018.

Selain Komarulzaman, yang menjadi pembicara dalam acara tersebut adalah Dr. Sarah Dong (ANU Indonesia Project), Dr. Liza Munira (Universitas Indonesia) dan Dr. Adhitya Wardhono (Universitas Jember). Sama halnya dengan FKP Roadshow pertama di Makassar, Sarah membahas tentang penggunaan data longitudinal untuk mempelajari bagaimana prilaku rumah tangga di Indonesia dalam membuat keputusan dan Liza memaparkan studi kasus tentang kebijakan adopsi vaksin di negara-negara berkembang.

Sementara itu, Adhitya menjelaskan hubungan antara financial inclusion dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saat ini, financial inclusion index di Indonesia tidak lebih dari 40% atau dengan kata lain ada sekitar 90 juta penduduk dewasa yang belum memiliki akses ke perbankan, seperti rekening bank. Ia menjelaskan bahwa akses terhadap jasa keuangan perlu ditingkatkan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, seperti dapat memberikan modal usaha dan investasi.

Terakhir, Komarulzaman menekankan perlunya upaya ekstra dan keseriusan dari para pembuat kebijakan dalam pencapaian SDGs nomor enam ini, mengingat standar keberhasilannya yang sangat tinggi. “Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak tidak hanya cukup bersifat merata, melainkan harus juga bersifat universal, aman dan terjangkau,ujarnya. Dengan kata lain, SDGs menargetkan bahwa pada 2030, semua orang di seluruh daerah di Indonesia bisa memiliki akses air bersih dan sanitasi layak dengan kualitas yang sama (universal) dan harga yang terjangkau.