SDGs di Jawa Barat: Daerah yang lebih maju belum tentu lebih unggul

on
86
views

Pendapatan per kapita memiliki hubungan yang positif dengan skor pencapaian SDGs di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi, yang menarik adalah hubungan tersebut hanya berlaku sampai batas perekonomian tertentu. Hal ini dikarenakan SDGs mensyaratkan juga adanya keseimbangan antara pilar sosial dan lingkungan, tidak hanya ekonomi.

Demikian merupakan salah satu hasil kajian dari buku berjudul “Seri Menyongsong SDGs: kesiapan kabupaten/kota di Provinsi Jabar”, yang disusun oleh SDGs Center Unpad bekerja sama dengan Bappeda Jabar. Temuan-temuan dari buku tersebut dipaparkan oleh Prof. Arief Anshory Yusuf, peneliti senior SDGs Center Unpad, di dalam seminar bertajuk “Jawa Barat Menyongsong SDGs” pada 20 Februari tahun 2018 di Ruang Soehoed Warnaen, Bappeda Provinsi Jabar.

Acara tersebut dibuka oleh Ir. H. Yerry Yanuar, MM, kepala Bappeda Provinsi Jabar. Ia menjelaskan bahwa seminar ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, sosialisasi pemahaman publik terkait pentingnya SDGs untuk diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah. Yang kedua adalah sebagai sebuah manifestasi awal dari komitmen Pemerintahan Provinsi Jabar dalam mengadopsi dan mengimplementasikan SDGs.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, menambahkan “Buku (hasil kajian) ini merupakan komitmen awal bersama dalam rangka menyukseskan SDGs di Jawa Barat dan diharapkan dapat membantu penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs di seluruh kabupaten/kota”.

Pembicara lainnya yang juga membuat seminar menjadi menarik adalah Yudhi Timor (Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri), Rachman Kurniawan (Sekretariat Nasional (Seknas) SDGs Bappenas) dan Noneng (Bada Pusan Statistik).Yudhi memberikan paparan tentang keterkaitan antara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan SDGs. Ia menjelaskan bahwa sesungguhnya SDGs bukan hal yang terlalu baru bagi dokumen perencanaan di Indonesia karena perumusan RAD SDGs diturunkan dari KLHS RPJMD.

Rachman menambahkan bahwa Seknas SDGs telah menerbitkan dokumen-dokumen pedoman penyusunan RAD SDGs, yakni terjemahan tujuan dan target, pedoman penyusunan Renaksi serta penjabaran metadata SDGs. Ia mengatakan “Dokumen-dokumen ini telah disusun sedemikian rupa sehingga dapat mempermudah seluruh pemerintah daerah dalam menyusun RAD SDGs”. Sementara itu, Noneng menjelaskan ketersediaan data indikator-indikator SDGs yang sedang dan terus akan diperbaharui ketersediannya sampai tahun 2030 nanti.

Terkait gambaran umum kesiapan pencapaian SDGs, kabupaten/kota di Jawa Barat secara rata-rata mendapatkan skor C, yang berarti masih cukup jauh untuk mencapai target-target SDGs. Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi dinilai mendapatkan skor kesiapan yang paling tinggi, sedangkan yang skor kesiapan paling rendah adalah Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur. Terakhir, Arief menambahkan “setiap daerah memiliki tantangan tersendiri dalam pencapaian SDGs, tidak ada jaminan bahwa daerah yang lebih maju, misalnya PDRB per kapita lebih tinggi, akan lebih unggul”. Buktinya Kota Bandung yang relatif kurang siap dibandingkan Kabupaten Bekasi.