Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Perlu Didukung Peran Perguruan Tinggi

on
218
views

Pelaksanaan SDGs di daerah perlu dikawal oleh lembaga pusat studi unggulan perguruan tinggi. Hal tersebut diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Prof. Dr. P.S. Bambang Brodjonegoro dalam pertemuannya dengan Direktur SDGs Center Unpad, Prof. Armida Alisjahbana pada Selasa, 20 Maret 2018 di Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka finalisasi dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB dari Sekretariat SDGs Indonesia (Seknas SDGs) yang merupakan tindak lanjut dari Perpres No. 59/2017 mengenai pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs.

Pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs tidak lepas dari peran berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, filantropi dan bisnis, juga masyarakat dan media. Tindak lanjut di daerah sangat krusial dalam pelaksanaan SDGs karena banyak dari indikator target SDGs yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan SDGs tersebut secara umum adalah memberikan dukungan kebijakan, regulasi, anggaran serta program yang dapat tercermin dari RPJMD hingga APBD. Dokumen RAN menjadi sangat penting karena dapat dijadikan patokan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RAD yang akan diintegrasikan dengan RPJMD masing-masing daerah. Dalam teknisnya, pemerintah daerah diharapkan bisa proaktif dengan berkonsultasi kepada perguruan tinggi dalam menyusun dokumen-dokumen rencana pembangunan daerah yang sudah dintegrasikan dengan target dan indikator SDGs karena berdasarkan observasi Seknas SDGs, masih ada beberapa daerah di Indonesia yang masih sangat awam dengan SDGs.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Deputi Menteri PPN Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Dr. Ir. Arifin Rudiyanto dan Ketua Seknas SDGs Indonesia, Dr. Nina Sardjunani, SDGs Center juga memberikan buku hasil studi baseline SDGs kepada Kementerian PPN/Bappenas. “Pusat studi perguruan tinggi dapat membantu pelaksanaan SDGs dengan memetakan target dan indikator prioritas bagi masing-masing daerah di mana setiap daerah memiliki isu prioritas yang berbeda-beda satu dengan lainnya.” ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas. Adanya studi baseline SDGs yang dilakukan SDGs Center dapat dijadikan acuan bagi daerah dalam menentukan skala prioritas program pembangunannya sehingga pencapaian SDGs secara nasional dapat dimaksimumkan.