Prof. Bambang Brodjonegoro: Strong Political Will menjadi Kunci Pencapaian SDGs di Indonesia

on
437
views

Komitmen yang kuat dan nyata dari semua stakeholders atau strong political will merupakan modal krusial dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia. Diharapkan pemerintah dan aktor-aktor non-pemerintahan, seperti akademisi, filantropi dan pelaku usaha, dapat menjalin kemitraan yang berazaskan kepercayaan, saling menguntungkan dan berkesinambungan. Hal ini mengingat SDGs memiliki target-target pencapaian yang lebih komprehensif dan universal dibandingkan pendahulunya, yakni MDGs.

Hal-hal di atas disampaikan oleh Prof. Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPNAS), dalam kuliah umum bertajuk “Tantangan dan Strategi SDGs di Indonesia”, pada 4 April 2018 di Aula Grha Sanusi Hardjadinata UNPAD. Acara tersebut diselenggarakan oleh SDGs Center UNPAD.

Bambang menjelaskan bahwa, dapat terlihat dengan sangat jelas, pemerintah telah berkomitmen secara utuh terhadap implementasi SDGs. Pertama, adanya dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan SDGs dengan diterbitkannya Perpres No. 59/2017. Kedua, penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pencapaian SDGs sebagaimana diamanatkan dalam Perpres tersebut, yakni roadmap SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs serta Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs. Terakhir adalah kesesuaian dan pengarusutamaan SDGs ke dalam rencana pembangunan yang sudah ada. SDGs sudah selaras dengan misi Nawacita pemerintah, di mana 94 target dari 169 target SDGs sudah tercantum di dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional) 2015-2019.

Namun, perlu disadari bersama bahwa diperlukan juga partisipasi aktif dari pihak-pihak di luar pemerintah dalam menyukseskan SDGs, seperti akademisi, filantropi, pelaku usaha dan media. Salah satu manifestasi dari adanya kemitraan ini, khususnya dengan pihak filantropi dan pelaku usaha adalah munculnya skema-skema pembiayaan yang inovatif dalam mendukung pelaksanaan SDGs.

sudah tidak zaman lagi menggunakan APBN, strategi pembiayaan harus lebih inovatif, misalnya CSR, PPP, instrument pasar modal dan pasar uang (green bond) dan yang terbaru sedang dikembangkan adalah mekanisme debt swap to SDGs”, ujar Bambang.

Terakhir, Ia menambahkan bahwa agar rencana-rencana pencapaian SDGs pemerintah dapat berjalan on-track hingga 2030 nanti, diperlukan aktor yang mampu melakukan fungsi monitoring, evaluasi dan advokasi secara independent dan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Di sini lah peranan yang harus diambil oleh akademisi atau perguruan tinggi. Sangat menggembirakan bahwa meskipun baru diluncurkan tahun 2015 silam, setidaknya sudah terdapat enam pusat unggulan perguruan tinggi dalam bidang SDGs, di mana UNPAD menjadi pioner-nya dan telah menghasilkan publikasi-publikasi yang sangat baik. Sementara perguruan tinggi lainnya adalah UGM, UI, Universitas Andalas, Universitas Bengkulu dan Universitas Jember.