Pilkada & SDGs

By Inna Junaenah on
221
views
Semarak menghadapi salah satu pesta demokrasi prosedural, Pilkada Serentak 2018, tengah gencar diperankan oleh berbagai pihak.  Berbagai strategi dilakukan oleh partai induk semangnya demi meraih pemenangan suara di daerahnya masing-masing. Jawa Barat jelas menjadi arena sangat signifikan bagi para pelaku politik, baik sebagai bagian langkah menuju RI 1 maupun torehan prestasi politik lainnya. Beberapa pakar dan tokoh pun telah menyampaikan tulisan sebagai pesan bagi para kandidat sekaligus kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politiknya. Di antara pesan tersebut adalah mengingatkan mengenai keadaan lingkungan,  kemiskinan, ketimpangan, juga kesehatan yang memprihatinkan di Jawa Barat yang akan menjadi tantangan para kepala daerah terpilih di wilayah ini. Tulisan ini melihat sebagai tambahan referensi bagi para kandidat, selain mungkin saja di antara para calon tersebut sudah familiar, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan.

Misi yang diangkat dari komitmen global para pemimpin negara di tingkat Persatuan Bangsa-Bangsa ini lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs), sebagai kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs). Dokumen yang mengusung kehendak negara-negara untuk bertransformasi sampai tahun 2030 tersebut, dalam konteks Indonesia didorong melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di dalamnya terdapat 17 target yang masing-masing dielaborasi menjadi berbagai indikator. Pesan-pesan dari materi SDGs pun mulai banyak disosialisasikan dalam berbagai artikel, termasuk kondisi faktual sebagai tantangan para calon kepala daerah. Bahkan Universitas Padjadjaran mewadahi pemajuan SDGs ini melalui SDGs Center. Maka,  pesan dari SDGs dalam tulisan ini hanya akan diulas secara acak.

Poin penting dalam SDGs yang utama adalah bahwa pembangunan berbasis hak asasi diarahkan supaya dapat memfasilitasi selain generasi sekarang juga bagi generasi yang akan datang. Dorongan dari pembangunan berbasis asasi tersebut dimaknai bahwa ketika memberikan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat melalui pembangunan, hal itu bukan berbasis paradigma belas kasih. Dalam arti bahwa seolah-olah negara melalui figur kepala daerah telah menjadi pahlawan yang dermawan. Lebih dalam dari itu, seperti hikmah dari konsep mengenai zakat/infaq/shodaqoh, dalam sebagian dari kepemilikan sesorang terdapat hak orang lain. Maka dari itu pemenuhannya tidak bersifat kesukarelaan, melainkan dipandang sebagai keharusan.

Makna kedua,  adalah  orientasi suatu pembangunan bukanlah membangun sesuatu yang akan mudah rusak. Akan tetapi, suatu konsep pembangunan yang mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan mengurangi sampah dari sampah hasil pembangunan yang tidak efisien. Tentunya sampah tersebut tidak saja dalam arti fisik, akan tetapi inefisiensi anggaran untuk pembangunan sumber daya manusia. Di bidang kesehatan misalnya, saat ini masih dirasakan lebih berorientasi kepada kuratif, sehingga memakan biaya mahal. Kesehatan masyarakat masih rendah, di antaranya karena akses gizi kurang, yang diakibatkan rendahnya daya beli. Pararel dengan itu, pemuda dari kalangan menengah ke bawah pun sulit mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas karena akses terhadap fasilitasnya pun rendah. Maka dari itu mereka pun masih sulit untuk dapat mengakses pendidikan lebih tinggi yang mennsyaratkan kualifikasi tertentu. Kaitannya dengan itu, Arief Anshory mengatakan bahwa belum terdapat sistem kebijakan yang dapat menjamin pemenuhan gizi masyarakat jika mereka tidak dapat/mengalami hambatan untuk mencari pekerjaan.

Terhadap pemikiran di atas, maka SDGs mendorong cara-cara pencapaian dengan beberapa nilai, di antaranya kesetaraan, inklusif, dan partisipatif. Maka dari itu, dalam pandangan Bappeda Jawa Barat, harus ditempuh strategi pembangunan  terintegrasi yang diperankan oleh berbagai pihak. Dalam paradigma instrumen hukum hak asasi manusia, suatu pelaksanaan hak tidak boleh ditujukan untuk mengesampingkan penghormatan hak terhadap orang lain. Maka dari itu, perwujudan nilai-nilai kesetaraan, inklusif dan partisipatif tersebut tidak sampai menjustifikasi untuk memarjinalkan seseorang atau komunitas.

Luas

Dalam kesetaraan termasuk juga terkandung kesetaraan akses terhadap sumber-sumber penghidupan, sebagai perwujudan demokrasi ekonomi yang terinspirasi oleh Mohammad Hatta. Bukan saja bahwa rakyat harus dapat dipastikan dapat memilih para kandidat, tetapi juga bagaimana supaya perhatian kandidiat terpilih dapat berkesinambungan dalam pembangunan secara kolektif.

Dalam konsep SDGs, subjek pembangunan bukan saja pemerintah, melainkan bahwa cita-cita dalam SDGs juga merupakan kewajiban berbagai pihak untuk memenuhinya. Tidak cukup bahwa aspirasi masyarakat sekadar terepresentasi di DPRD. Jauh lebih luas dari itu, partisipasi unsur di luar pemerintahan selain berupa pemikiran, juga sumber daya. Dalam arti, bahwa cara mewujudkan negara kesejahteraan tidak saja bersumber dari sumber daya dan anggaran negara, tetapi merupakan partisipasi dari seluruh unsur. Kepiawaian pemerintah dalam mewadahi dan mengolaborasikan peran-peran tersebut menjadi penting. Tentunya dibutuhkan peningkatan kapasitas institusi pemerintahan daerah, supaya SDGs prioritas Indonesia dapat ajeg tanpa dipengaruhi kebijakan dari siapapun kandidat yang terpilih. Paling tidak, pengaruh figur dan janji-janji kepala daerah yang kurang fokus dapat terminimalisasi. Berharap pula, bahwa janji-janji yang disampaikan para calon tidak keluar dari ranah kewenangan tingkat pemerintahannya.

Untuk itu, dibutuhkan wali kota/bupati/gubernur yang siap merespons amanat SDGs sebagaimana terpola secara umum dalam Perpres tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Meminjam istilah seorang kolega, dibutuhkan seorang pimpinan yang siap mewakafkan dirinya untuk menjaga integritas, dan selesai dengan pergolakan dirinya.

 

Penulis adalah Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unpad.

Artikel ini pertama kali dipublikasikan pada www.pikiran-rakyat.com

Photo credit: Tim Infografis detik.com