Malaumkarta: Sepotong Surga dari Tanah Papua

on
102
views
Demianus Magablo sedang menggosokkan daun gatal ke lengan salah satu pelancong.


Masyarakat adat dapat mandiri jika diakui dan diberikan akses legal mengelola SDA

Sehabis makan di rumah Kepala Kampung Malaumkarta saya kembali ke pantai. Beberapa orang dari Dinas PU terlihat melakukan survei di pantai Malaumkarta yang masuk wilayah Kampung Suatolo. “Akan ada proyek jembatan,” ujar Ketua Ikatan Kampung Malaumkarta Raya (IKMR) Demas Magablo mengenai keberadaan orang-orang dari Dinas itu di pantai.

Jembatan yang dimaksud Demas adalah jembatan dermaga. Di rumah dinas Bupati Sorong, Kamis (28/2) malam, Bupati Sorong Dr Johny Kamuru menjelaskan, dermaga akan dibangun untuk meningkatkan pelayanan wisata di Malaumkarta. Dermaga itu diperlukan untuk sandar perahu yang mengantar pelancong ke Pulau Um atau sebaliknya.

Pulau Um berjarak sekitar satu kilometer dari pantai Malaumkarta bisa dijangkau menggunakan perahu kecil bermesin 15 PK. Cukup untuk mengangkut 5-6 orang. Pulau kecil berupa hutan ini tak berpenghuni.

Siang hari ada ribuan kelelawar besar tidur di pohon-pohon. “Kalau malam, gantian burung camar dan burung mata merah yang tidur di pulau,” ujar Kepala Kampung Malaumkarta Jefri Mobalen.

Menurut Johny Kamuru, pada 2019 memang sudah direncanakan pembangunan infrastruktur pariwisata di Malaumkarta Raya. Akan dibangun pula wisma-wisma penginapan. “Desainnya sudah dibuat, tetapi saya lihat terlalu mewah, sehingga perlu diganti desainnya,” jelas Bupati tentang desain wisma penginapan.

Menurut tokoh masyarakat Malaumkarta Benyamin Kalami, lokasi pembangunan sarana pendukung wisata Malaumkarta ada di wilayah pantai. Selama ini, berbagai kegiatan juga sudah dipusatkan di wilayah pantai.

Kamis siang itu, saya kembali ke pantai karena saat makan siang, Adolfina Sapisa memberi tahu ingin memperlihatkan cara mengolah bahan lokal pembuat api. Di pantai, Bendahara IKMR itu memperlihatkan pelepah nibon yang memiliki lapisan lembut. Lapisan lembut itu dikerok kemudian diolah sebagai bahan pembuat api. Membuat api secara tradisional ini bisa dijadikan atraksi wisata.

Pariwisata Malaumkarta, menurut Jefri Mobalen, akan dikelola BUMDes bersama dengan kelompok masyarakat. Untuk tahap awal, BUMDes mengoperasikan angkutan kota Sorong-Malaumkarta memanfaatkan kendaraan bantuan dari Kemendes. Pelancong mandiri bisa memanfaatkan kendaraan ini untuk menjangkau Malaumkarta dari kota Sorong.

Setiap pekan ada ratusan pelancong lokal yang mengunjungi Malaumkarta. Kajian valuasi ekonomi lanskap Malaumkarta yang dilakukan Dr Zuzy Anna memperlihatkan nilai manfaat yang didapat dari pelancong lokal mencapai Rp 660 juta per tahun. Nilai manfaat dari pelancong mancanegara yang menginap di Malaumkarta selama 2014-2017 mencapai Rp 134,4 juta.

Selain mengunjungi Pulau Um, pelancong juga bisa melihat dugong yang jumlahnya lebih banyak dibanding dugong di Raja Ampat. Bisa pula menikmati keindahan terumbu karang dan bangkai kapal. Laut Malaumkarta Raya sepanjang tiga mil merupakan kawasan yang mereka lindungi secara adat.

Pelancong juga bisa melihat gua purba. Bisa pula melihat burung cendrawasih di hutan Kampung Malagufuk. Untuk ke Malagufuk, di lokasi terakhir mobil bisa masuk, masih harus berjalan kaki sekitar tiga kilometer.

“Dari kampung ke hutan lokasi burung cendrawasih, jalan lagi sekitar tiga kilo juga,” jelas Demas Magablo.

Lembaga konservasi pun mereka bentuk, meski konservasi secara adat sudah mereka jalankan puluhan tahun. “Kepengurusan konvervasi baru berjalan dua tahun tiga bulan ini,” jelas Ketua Konservasi Malaumkarta Raya Robert Kalami.


Suasana Kampung Malaumkarta. Mereka taat menjalankan egek, konservasi sumber daya alam secara adat.

Usaha panjang masyarakat adat

Masyarakat adat Moi saat ini sudah mendapat pengakuan dan perlindungan lewat Perda No 10 Tahun 2017. Untuk menjalankan perda itu, Bupati pun merancang pembuatan peraturan bupati. “Luas wilayah adat yang dipetakan mencapai 400-an ribu hektare,” ujar Silas Kalami pada Oktober 2014, saat saya melihat proses mereka melakukan pemetaan partisipatif.

Setelah pemetaan partisipatif selesai, mereka juga masih menunggu perdebatan panjang rancangan perda. “Ada kekhawatiran jika pengakuan diberikan, lalu masyarakat menjual tanah, sehingga pembahasan raperda mencapai dua tahun,” ujar Troyanus Kalami, anggota DPRD Kabupaten Sorong 2014-2018, yang ikut mengawal raperda.

Perda itu adalah usaha panjang yang dilakukan sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 35/PUU-IX/2012. Mereka menyambut Putusan MK itu dengan melakukan pemetaan partisipatif untuk mendata wilayah adat mereka.

Putusan MK itu menegaskan hutan adat bukan lagi hutan negara seperti yang diatur dalam Pasal 1 UU Kehutanan, melainkan sebagai hutan hak milik masyarakat adat. Pemerintah menindaklanjuti dengan menetapkan 5,8 juta hektare hutan adat di RPJMN 2014-2019 akan dikembalikan ke masyarakat adat.

“Dari jumlah target itu, sampai saat ini baru terealisasi 17.089,99 hektare,” ungkap Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Muhammad Arman.

Arman menegaskan, negara wajib mengakui hak masyarakat adat, termasuk hak ekonomi mereka. AMAN mencatat masih ada 1,2 juta jiwa masyarakat adat yang berada di kawasan konservasi yang terancam hak politik-ekonominya. Ada 156 komunitas masyarakat adat yang masih belum bebas dari konflik penguasaan wilayah adat mereka.

Konflik muncul karena adanya tumpang-tindih peraturan. Arman menyebut ada 32 peraturan perundangan yang mengatur sumber daya alam, ada 1.176 peraturan dari tingkat undang-undang hingga peraturan dirjen sumber daya alam. “Ketidakteraturan itu menyebabkan peminggiran hak-hak masyatakat adat,” kata Arman.

Pelaksanaan adat untuk konservasi sumber daya alam di Malaumkarta Raya pun bahkan telah didukung oleh peraturan bupati yang diterbitkan pada 2017. Selain memberikan manfaat langsung, konservasi sumber daya alam itu juga memberikan manfaat tak langsung. Kajian Zuzy tentang nilai manfaat tak langsung dari sumber daya alam seperti penyerapan karbon dan fungsi ekosistem mencapai Rp 148,43 miliar.

Rinciannya, serapan karbon dari 5.005 hektare hutan mencapai 599.749 ton, senilai Rp 80,996 miliar. Untuk fungsi ekosistem, nilai manfaat tak langsung dari terumbu karang seluas 160,3 hektare mencapai Rp 31,067 miliar, dari padang lamun seluas 249,25 hektare mencapai Rp 35,669 miliar, dan dari hutan bakau seluas membilan hektare mencapai Rp 728,5 juta.

Keberhasilan menjalankan konservasi sumber daya alam tak terlepas dari tingkat pendidikan masyarakat Malaumkarta Raya. “Pak Bupati mengakui, perkembangan pendidikan Malaumkarta lebih tinggi 20-30 persen dibandingkan dengan kampung-kampung suku Moi di Kabupaten Sorong,” kata Jefri.

Jefri menyebut saat ini ada 40 pemuda Malaumkarta yang sedang kuliah. Jumlah sarjananya –termasuk S2- sudah ada 30 orang. Lulusan SMA ada 50 orang.

“Orang tua sadar sehingga anak-anaknya bersekolah, tak sekadar masuk sekolah, tetapi juga didorong ikut kegiatan-kegiatan di sekolah dan kampus,” ujar Jefri.

Dengan banyaknya jumlah warga yang berpendidikan dan berorganisasi, hal itu membuat mereka mempunyai jaringan luas. Ketua Badan Musyawarah Kampung Malaumkarta Everadus Kalami mengakui, banyaknya warga yang sudah berpendidikan membuat mereka memahami pentingnya konservasi sumber daya alam dan tak tergiur oleh iming-iming investor.

Kontribusi masyarakat adat

Loury da Costa dari Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong menyebut konflik lahan di Papua Barat bisa terjadi secara horizontal; komunitas adat dengan komunitas adat. Bisa pula komunitas adat dengan perusahaan, dan komunitas adat dengan pemerintah.

Adanya kasus masyarakat adat melepas wilayah adat mereka sering terjadi karena masyarakat adat belum mandiri dan keberadaan mereka tidak dihormati. “Sudah menjadi tugas negara untuk mengakui hak masyarakat adat secara politik dan ekonomi,” ujar Max Binur dari Belantara Indonesia, Sorong.

Itulah sebabnya, kata Max, perlu segera disahkan RUU Masyarakat Adat. “Tetapi RUU Masyarakat Adat dianggap membebani anggaran karena ada isu ekonomi,” ujar Max.

Arman memberikan penjelasan serupa. Penolakan, kata Arman, justru datang dari Mendagri. Arman menyebut surat Mendagri 11 April 2018 yang ditujukan kepada Mensesneg perihal Daftar Inventarisasi Masalah RUU Masyarakat Adat. “Di dalam suratnya Mendagri menyatakan RUU inisiatif DPR itu masih belum diperlukan dengan dua alasan, yaitu sudah ada peraturan dan undang-undang yang mengatur masyarakat adat, dan RUU ini jika disahkan jadi undang-undang akan membebani anggaran negara,” ujar Arman.

Menurut Arman, kajian valuasi ekonomi di lima lanskap masyarakat adat –salah satunya di lanskap masyarakat adat Moi di Malaumkarta– justru membantah kekhawatiran Mendagri. Hasil kajian itu menunjukkan, masyarakat adat dapat mandiri jika diakui keberadaannya dan diberikan akses legal dalam pengelolaan sumber daya alamnya.

“Bahkan bisa berkontribusi untuk pendapatan asli daerah dengan sangat signifikan,” ujar Arman.

Kini, Pemkab Sorong tengah mendorong pembentukan kampung-kampung adat. Konsekuensi pembentukan kampung adat ini, akan diikuti dengan gerakan mengembalikan lembaga-lembaga adat. Rumah Kambik, misalnya, yang merupakan tempat belajar adat perlu juga dihidupkan lagi.

“Di sekolah adat kambik itu belajar hukum adat, kepercayaan, penjagaan hutan, struktur tradisional, menghargai leluhur,” kata Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi, Silas Kalami, kepada saya di Sorong pada 25 Oktober 2014.

Pendidikan adat di rumah kambik, menurut Troyanus Kalami, memang perlu dihidupkan lagi. “Bagi laki-laki Moi, jika beum mengikuti pendidikan adat sebenarnya belum bisa disebut laki-laki,” kata Tori, panggilan akrab Troyanus.

Benyamin Kalami bercerita, begitu agama Kristen masuk, rumah kambik kemudian hilang. Alasannya, sistem kepercayaan dan penghargaan terhadap leluhur yang diajarkan di rumah kambik dianggap bertentangan dengan agama Kristen.

Sistem kepercayaan dan penghargaan terhadap leluhur, salah satunya berwujud dalam bentuk kegiatan pengobatan adat di rumah kambik. “Pengobatan itu sebenarnya mengusir iblis yang mengganggu,” ujar Benyamin.

Dari hutan, mereka mendapat bahan-bahan pengobatan. Mereka kini tengah mendata potensi tanaman obat yang ada di hutan. Demianus Magablo sempat memperlihatkan daun gedi dan tanaman daun gatal yang tumbuh liar di hutan.

Daun gedi antara lain bisa untuk menurunkan kadar kolesteroal dan tekanan darah. Bisa juga untuk mengatasi sembelit. Sedangkan daun gatal bisa dipakai untuk menghilangkan pegal-pegal dengan cara diusapkan di kulit. “Bisa juga direbus kemudian diminum,” ujar Demianus.

Zuzy juga menghitung nilai manfaat langsung dari tanaman obat. Pemanfaatannya per keluarga per tahun rata-rata 36,71 ikat, tetapi Zuzy tidak menghitung tersendiri. Ia menggabungkannya dalam penghitungan nilai manfaat langsung bahan pangan.

Pembangunan infrastruktur pariwisata di Malaumkarta, menurut Benyamin, bisa menghidupkan kembali tradisi suku Moi. Rumah budaya misalnya, perlu dibangun sebagai tempat anak-anak belajar menari, belajar membuat noken dan kalik. Di rumah budaya ini, kata Benyamin, pelancong bisa melihat seni dan budaya suku Moi yang ada di Malaumkarta Raya.

Zuzy berharap kajian valuasi ekonomi lanskap masyarakat adat suku Moi di Malaumkarta bisa dijadikan paduk (baseline) bagi pembangunan di Malaumkarta. Menurut Zuzy, masyarakat adat jangan dipandang lagi sebagai penghambat pembangunan.

Kajian yang dibuat Zuzy menunjukkan cara hidup tradisional masyarakat adat bisa memberikan manfaat ekonomi yang cukup. “Pembangunan apa pun harus mendorong penghasilan masyarakat lebih besar dari baseline yang tergambar di studi valuasi ekonomi ini,’’ ujar Zuzy.

Artikel di atas bersumber dan dimuat pada:
https://republika.co.id/berita/selarung/tuturan/ppbwj7282/malaumkarta-sepotong-surga-dari-tanah-papua-part2 | Rep: Priyantono Oemar/ Red: Karta Raharja Ucu