Buku: Keadilan untuk Pertumbuhan

on
77
views

PENDAHULUAN

Keadilan untuk pertumbuhan adalah paradigma pembangunan ekonomi yang pada intinya menempatkan keadilan ekonomi dahulu sebelum pertumbuhan ekonomi. Bahwa keadilan ekonomi bukan agenda sisa dari pembangunan. Keadilan justru adalah prasyarat dari pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa basis keadilan. Sebuah paradigma yang cukup kontroversial mengingat selama ini keadilan ekonomi, seperti ketimpangan dan kemiskinan, sering diartikan sebagai akibat, bukan prasyarat dari pertumbuhan ekonomi.

Teori-teori ekonomi pembangunan, seperti yang dikemukakan Simon Kuznet, memprediksi bahwa ketimpangan atau ketidakadilan ekonomi tidak bisa dihindari terutama diawal-awal proses pembangunan. Teori-teori seperti ini pernah begitu mendominasi literatur ekonomi pembangunan dan juga mempengaruhi paradigma praktek pembangunan ekonomi. Berbagai jargon yang sedikit banyak mempengaruhi paradigma pembangunan ekonomi Indonesia dari zaman orde baru sampai sekarang selalu menempatkan pertumbuhan sebelum keadilan. Misalnya dalam trilogi pembangunan di era orde baru yang menempatkan pemerataan setelah pertumbuhan dan stabilitasnya. Bahkan dalam amandemen konstitusi kita, yang dilakukan tahun 2000, keadilan ditempatkan setelah efisiensi dalam amandemen UUD 1945 pasal 33. Padahal, para pendiri bangsa ini seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 menempatkan keadilan dulu sebelum kemakmuran:

β€œDan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Belakangan ini banyak teori-teori dan penelitian empiris baru yang tidak mendukung validitas dari hipotesa Kuznet. Keberhasilan pembangunan di Asia Timur pada era 1980-an dan 1990-an yang berhasil mencapai pertumbuhan tinggi dibarengi dengan penurunan drastis dari kemiskinan tidak mendukung hipotesa tersebut. Walaupun demikian, paradigma ini masih banyak mempengaruhi pemikiran dan kebijakan-kebijakan pembangunan di banyak negara. Sering pertumbuhan dan pemerataan dilihat sebagai sebuah trade-off yang tidak bisa dikompromikan.

Buku ini diawali dengan mengulas secara konseptual hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan atau meminjam istilah Francois Bourguignon, ahli ekonomi dari Perancis, sebagai the growth-poverty-inequality triangle. Hal-hal mendasar ini penting untuk diketahui agar masyarakat luas dan pengambil kebijakan dapat lebih memahami hubungan antara ketiganya.

Selanjutnya buku diikuti dengan update terhadap status dari kondisi kemiskinan di Indonesia dalam perspektif komparatis antar negara. Ini penting karena sering perlambatan penurunan kemiskinan di Indonesia dipahami sebagai sesuatu yang alamiah. Padahal sejarah penurunan kemiskinan di banyak negara lain tidak seperti itu. Bahkan beberapa negara-negara tetangga kita berhasil mengentaskan kemiskinan ekstrem ketika pendapatan per kapita-nya setara dengan kita saat ini. Setelah kemiskinan, update tentang ketimpangan diulas di dua bab berikutnya dengan menunjukkan urgensi kondisi ketimpangan di Indonesia yang sudah relatif buruk demikian juga dengan isu kelemahan data ketimpangan di Indonesia.

Beberapa bab berikutnya membahas konsep-konsep yang relatif baru seperti pertumbuhan inklusif, kemiskinan multidimensi serta situasi dimana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan penurunan kemiskinan (immiserizing growth).

Di bagian selanjutnya, diulas hal-hal yang terkait dengan upaya menyelesaikan masalah ketimpangan dan kemiskinan. Diawali dengan semangat pengentasan kemiskinan dalam segala dimensi yang diagendakan masyarakat global seperti Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Kemudian dibahas bagaimana mobilitas sosial dan peningkatan pemerataan kesempatan adalah kunci untuk mencapai keadilan dan pertumbuhan. Tak lupa kemudian dibahas bagaimana political will dan peran kepemimpinan sangat penting dalam menjaga marwah dari keadilan ekonomi karena bagaimanapun negara adalah institusi yang paling punya kuasa dalam melakukan distribusi kesejahteraan.

Tak lupa isu-isu di daerah dalam hal ini untuk konteks Jawa Barat dan Kota Bandung juga dibahas secara mendalam di bab-bab selanjutnya. Di era desentralisasi ini, isu daerah dan peran pemerintah daerah sangat dominan dalam upaya mengelola pembangunan ekonomi agar tetap bermuara pada keadilan sosial. Buku diakhiri dengan beberapa contoh dari tindakan dan kebijakan yang dirasa dapat efektif untuk mencapai keadilan ekonomi dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi.

Selamat membaca.


Informasi pemesanan hubungi Bpk. Asep Saepudin melalui WA: 081224468874 | Harga: Rp 50.000,- tidak termasuk ongkos kirim | Unduh Bab Pendahuluan: https://tinyurl.com/pendahuluan