SDGs Tidak Akan Tercapai Dengan Business-as-Usual

Jika pembangunan ke depan hanya mengandalkan business-as-usual (BAU) dan tanpa upaya ekstra dari semua pihak, maka target yang ingin dicapai dalam agenda SDGs di 2030 akan jauh dari tercapai. Demikian salah satu hasil analisis dari buku yang dipublikasikan SDGs Center UNPAD berjudul “Menyongsong SDGs: Kesiapan daerah-daerah di Indonesia” yang dipresentasikan pada seminar nasional di Hotel Arya Duta, Jakarta, tanggal 26 November 2017. Seminar Nasional ini diselenggarakan bersama oleh SDGs Center, Universitas Padjadjaran dan United Nations Development Program (UNDP), Indonesia.

Dengan score pada scala 0-4, kesiapan Indonesia yang diwakili oleh kesiapan provinsi-provinsinya hanya memperoleh score 1.86 atau kurang dari C (pada skala A sampai dengan E). Analisis dari buku tersebut, misalnya, menyimpulkan bahwa hanya 24% dari target indikator SDGs yang diproyeksikan akan tercapai atau hampir tercapai pada tahun 2030. Salah satu dimensi SDGs yang perlu penanganan lebih serius diantaranya adalah dimensi kesehatan, ketimpangan (baik antar gender maupun golongan) serta yang terkait lingkungan hidup.

Dalam paparan buku tersebut – yang disampaikan oleh Prof. Arief Anshory Yusuf, Direktur Eksekutif SDGs Center UNPAD – disampaikan pula bahwa masing-masing provinsi mempunyai tantangan dengan prioritas yang berbeda-beda, tetapi tidak ada provinsi di Indonesia yang immune dengan tantangan berat SDGs. Bahkan provinsi-provinsi maju seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat relatif tertinggal dalam dimensi ketimpangan, daya dukung infrastruktur perkotaan dan kualitas lingkungan hidup.

Dalam  kesempatan  mengomentari buku tersebut, Dr. Juliaty Ansye Sopacua – UNDP Indonesia – menyambut baik peran aktif akademisi dalam mencari alat diagnostik seperti yang dilakukan oleh buku ini agar dapat memperbaiki perencanaan dan perencanaan yang lebih berbasis buki. Khusus, analisis baseline ini, diharapkan dapat membantu pemerintah pusat daerah untuk melakukan prioritas dan mengidentifkasi sector accelerator.

Seminar nasional ini juga menampilkan diskusi panel yang menghadirkan Dr. Arifin Rudiyanto, Deputi Menteri PPN Bidang Kemaritiman dan SDA, Prof. Fasli Jalal, Ahli pendidikan dan kesehatan, serta Prof. Armida Alisjahbana, Direktur SDGs Center UNPAD. Diskusi panel dimoderatori oleh Dra. Nina Sardjunani, Kepala Sekretariat Nasional SDGs.

Dalam diskusi panel tersebut, Dr. Arifin Rudiyanto menekankan pentingnya daerah dalam pencapaian SDGs. Dalam hal ini gubernur bersama bupati dan walikota dimandatkan untuk segera menyusun rencana aksi daerah untuk pencapaian SDGs. Pemda secara khusus juga dapat membuat dukungan regulasi, anggaran dan program. Buku analisis baseline yang dipublikasikan SDGs Center UNPAD ini dapat digunakan daerah sebagai dasar pemda-pemda di Indonesia untuk melakukan rencana aksi pencapaian SDGs tersebut.

Di kesempatan yang sama Prof. Fasli Jalal mengkonfirmasi hasil studi SGDs Center yang menekankan urgensi dimensi kesehatan terutama terkait dengan masalah stunting. Indonesia disebutkan menjadi penyumbang 5 terbesar stunting di dunia tetapi masih 2.5% anggaran publik dialokasikan untuk masalah ini. Sebuah ironi jika melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif bagus, anggota G20, tapi problem malnutrisi-nya setara dengan negara-negara berpendapatan rendah.

Sementara itu Prof. Armida Alisjahbana menekankan kembali bahwa dengan proyeksi yang menunjukkan bahwa BAU (bisnis-as-usual) tidak akan efektif mencapai sebagian besar target SDGs maka diperlukan upaya-upaya terobosan untuk beberapa isu prioritas. Prioritas-prioritas tersebut dianaranya implementasi konsep continuum of health care untuk mengatasi stunting, meningkatkan pendidikan minmal rata pencapaian pendidikan menengah atas. Selain itu untuk infrastruktur dasar diperlukan keterlibatan semua pihak dalam penyediaan jasa infrastruktur, misalnya pendekatan demand responsive dalam penyediaan air bersih. Terakhir Prof. Armida Alisjahbana menekankan perlunya prioritasi peningkatan kualitas institusi dan tata kelola yang baik, misalnya melalui optimalisasi penerapan e-governance.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *