Ketimpangan dan pertumbuhan yang menyengsarakan

Oleh: Arief Anshory Yusuf*

Pertumbuhan ekonomi sering digadang-gadang sebagai senjata ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk menghapuskan kemiskinan. Tak mengherankan, bila pemimpin daerah dari propinsi hingga kabupaten kota di seluruh negeri ini umumnya fasih dengan istilah laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Inilah jargon ekonomi yang begitu populer di daerah. Kesuksesan pembangunan daerah umumnya diukur dengan pencapaian LPE yang tinggi.

Hal ini, kalau dipikir dengan cermat, sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Di era demokrasi, pemimpin daerah dipilih oleh mayoritas penduduk. Dengan kata lain konstituen mereka adalah “orang kebanyakan” di daerah tersebut. Kepentingan masyarakat yang seharusnya diperjuangkan.

Masalahnya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu selaras dengan kepentingan “orang kebanyakan” karena dua hal berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi mencerminkan tumbuhnya balas jasa faktor produksi yang tidak mengenal lokasi. Misalnya, tingginya balas jasa kepemilikan hotel dan restoran di Kota Bandung belum tentu mengalir ke penduduk kota Bandung. Kedua, pertumbuhan ekonomi adalah indikator rata-rata, bukan indikator kebanyakan. Artinya, kenaikan pendapatan segelintir orang secara ekstrim walaupun merugikan orang kebanyakan akan tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi jelas, kecenderungan pemimipin daerah yang terlalu bernafsu menggenjot semata-mata pertumbuhan ekonomi adalah bentuk pengkhianatan amanat politik terhadap konstituen-nya.

Memang, argumen yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mengurangi kemiskinan  didukung oleh banyak bukti empiris. Tapi, ada dua hal yang sering dilupakan. Pertama, kecenderungan tersebut tidak selalu berlaku. Sangat mungkin terjadi pertumbuhan ekonomi tapi dibarengi dengan peningkatan angka kemiskinan. Ini yang disebut dalam literatur sebagai ciri pertumbuhan yang menyengsarakan (immiserizing growth). Kedua, kekuatan hubungan diantara keduanya sangat bervariasi. Ada yang hubungannya kuat, ada yang tidak. Banyak faktor lain yang bermain.

Di dekade 2000an, di Indonesia, terdapat cukup banyak kasus pertumbuhan ekonomi positif yang dibarengi dengan peningkatan kemiskinan. Dengan kata lain, terjadi pertumbuhan yang menyengsarakan. Hal ini umumnya terjadi di daerah perkotaan yang justru banyak mengalami pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Sepanjang 2002-2012, misalnya, sepertiga kota di Indonesia mengalami kenaikan tingkat kemiskinan, walaupun perekonomiannya tumbuh positif. Analisis statistik periode yg sama untuk seluruh Indonesia menemukan bahwa hipotesis adanya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan tidak terbukti untuk sampel daerah perkotaan.

Karakteristik seperti apa yang membedakan daerah perkotaan dan pedesaan? Tingkat ketimpangan. Data Badan Pusat Statistik terakhir (September 2015) misalnya, menunjukkan bahwa Koefisien Gini (indikator standar ketimpangan) perkotaan 33% lebih tinggi daripada pedesaan. Perkembangan koefisien Gini nasional juga sangat didominasi oleh perkembangan koefisien Gini perkotaan.

Para ahli ekonomi pembangunan sepakat bahwa efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi awal dari ketimpangan. François Bourguignon, ekonom Perancis yang banyak dirujuk dalam literatur ketimpangan, menyarikannya dalam konsep growth-poverty-inequality triangle. Pertumbuhan ekonomi pada perekonomian dengan distribusi pendapatan yang lebih merata akan lebih efektif menurunkan kemiskinan dibandingkan pada perekonomian yang lebih timpang. Karena itu, dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi tanpa memprioritaskan pengurangan ketimpangan, kita beresiko terjebak kepada pertumbuhan ekonomi yang menyengsarakan. Data menunjukkan ini sudah terjadi  di banyak daerah di Indonesia.

Salah satu indikator yang banyak dipakai untuk mengukur efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan adalah elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan (Growth Elasticity of Poverty, atau GEP). GEP mengukur berapa persen penurunan kemiskinan setiap 1% pertumbuhan ekonomi. Data menunjukkan bahwa GEP pada era ketimpangan tinggi (tahun 2011-2015, ketika koefisien Gini diatas 0.4) adalah sekitar 0.05. Artinya setiap 1% pertumbuhan ekonomi, kemiskinan menurun 0.05%. Ini ternyata hanya setengah dari nilai GEP pada periode ketimpangan yang lebih rendah (2005-2010) dimana setiap 1% pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan sekitar 0.1% penurunan kemiskinan. Itu sebabnya, mungkin saja, melemahnya penurunan kemiskinan yang baru-baru ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi berinteraksi dengan tingkat ketimpangan yang tinggi.

Pengurangan ketimpangan sering disikapi emosional karena diidentikan dengan kebijakan redistribusi pendapatan yang cenderung sosialis, anti meritokrasi dan membunuh efisiensi. Padahal redistribusi pendapatan hanya satu dari sekian banyak cara mengurangi ketimpangan. Dan walaupun itu terdengar klise, kita sebaiknya mengawali dengan meninjau ulang paradigma bahwa ketimpangan adalah ekses yang tak bisa dihindari dari pertumbuhan ekonomi. Halai ini tanpa disadari masih cukup dominan dijadikan pegangan para pengambil kebijakan di pusat dan daerah.

Paradigma ini adalah sisa-sisa pemikiran lama dalam literatur ekonomi pembangunan yang berpegang pada supremasi modal fisik dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal fisik, katanya, memerlukan ketimpangan. Padahal sejarah membuktikan bahwa inovasi justru adalah kunci pertumbuhan. Dan inovasi didukung oleh kekuatan modal manusia. Ketimpangan justru akan menimbulkan under-investment dalam akumulasi modal manusia (misalnya melalui tidak sempurnanya akses terhadap pasar kredit). Akhirnya, ketimpangan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Ini tergambar jelas misalnya dalam segitiga yang dikemukakan oleh François Bourguignon diatas.

Bukti empiris yang mendukung hal diatas sudah cukup banyak. Salah satu yang banyak jadi rujukan adalah penelitian Andrew Berg dkk yang dipublikasikan tahun 2012 di Journal of development Economics. Mereka menemukan bahwa dibandingkan faktor-faktor lain, distribusi pendapatan adalah faktor terpenting yang mempengaruhi keberlanjutan pertumbuhan. Dengan kata lain, negara-negara yang ketimpangannya rendah cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi yang lebih lama. Implikasinya, mengurangi ketimpangan tidak hanya harus dilakukan dalam konteks pengurangan kemiskinan tetapi juga dalam konteks merealisasikan potensi pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Bagaimana mewujudkan hal itu harus kita kembalikan kepada negara. Namun, negara tidak harus menghilangkan ketimpangan, karena sebagian ketimpangan adalah “sunatullah”. Tapi negara wajib menghilangkan ketimpangan yang disebabkan oleh keadaan (circumstances) diluar kendali individu yang bersangkutan.  Individu tidak bisa memilih dimana dia dilahirkan. Apakah didaerah terpencil yang kualitas sekolahnya rendah, atau di keluarga yang tidak sanggup memberikan nutrisi cukup untuk perkembangan intelektualnya. Semua harus diberi kesempatan yang sama untuk meningkatkan human-capital.

Semua itu harus terwujudkan dalam anggaran kebijakan sosial yang sebanding. Saat ini proporsi anggaran sosial terhadap PDB Indonesia masih salah satu yang terendah di dunia. Di era Jokowi, proporsi anggaran untuk belanja sosial bersasaran cenderung stagnan, nampak kecil sekali dibandingkan peningkatan anggaran infrastruktur. Peningkatan infrastruktur adalah penting untuk pertumbuhan tetapi dengan sendirinya tidak menjamin pengurangan ketimpangan. Peningkatan anggaran sosial, terutama yang bersasaran, harus segera ditingkatkan porsinya.

Kalau tidak, kita masih dibawah bayang-bayang paradigma lama: pertumbuhan dulu, distribusi kemudian. Artinya, kita belum keluar dari jebakan pertumbuhan yang menyengsarakan.

* Direktur Eksekutif Center of Sustainable Development Goals Studies (SDGs Center), Universitas Padjadjaran
Catatan: Artikel ini adalah repost dari artikel yang diterbitkan di Majalah Tempo edisi 20-26 Maret 2017.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *