Provinsi Paling Timpang

Arief Anshory Yusuf.

SENIN, 18 September 2015, BPS mengumumkan angka ketimpangan terbaru. Disebutkan bahwa, tingkat ketimpangan di Indonesia mengalami penurunan pada September 2015 dibandingkan dengan 6 bulan sebelumnya Maret 2015. Tingkat ketimpangan tersebut diukur dengan indikator yang disebut rasio gini yang nilainya berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi rasio gini, semakin timpang. Berdasarkan pengumuman BPS tersebut, rasio gini mengalami penurunan dari 0,41 di Maret 2015 menjadi 0,40 di September 2015. Penurunan ini merupakan yang pertama kali terjadi selama setidaknya 5 tahun terakhir. Lebih jauh disebutkan penurunan ketimpangan di Indonesia tersebut terjadi hanya di perkotaan, tidak di pedesaan.

Tentunya penurunan ketimpangan patut untuk disyukuri mengingat ketimpangan di Indonesia memang telah mengalami peningkatan yang cukup serius selama 10 tahun terakhir. Akan tetapi berita baik tersebut ternyata tidak terjadi di Jawa Barat. Rasio gini Jawa Barat justru mengalami kenaikan dari 0,41 di Maret 2015 menjadi 0,43 di September 2015. Ini mengakibatkan, Provinsi Jawa Barat (bersama dengan Papua Barat) menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi se-Indonesia.

Yang lebih parah lagi adalah di perkotaan. Rasio gini perkotaan di Jawa Barat meningkat pada periode yang sama dari 0,43 menjadi 0,45. Ini mengukuhkan perkotaan Jawa Barat sebagai daerah dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia. Pada bulan Maret 2015, perkotaan Jawa Barat, rasio gininya sudah satu tingkat dengan DKI Jakarta (provinsi yang dikenal sangat tinggi ketimpangannya). Enam bulan kemudian, rasio gininya sudah melampai DKI Jakarta yang tercatat malah mengalami penurunan (mengikuti tren nasional) pada periode tersebut dari 0,43 menjadi 0,42.

Apa yang mungkin menyebabkan ketimpangan di Jawa Barat lebih tinggi daripada ketimpangan secara nasional. Mari kita sederhanakan indikator ketimpangan tersebut menjadi kesenjangan yang diukur dengan selisih antara pendapatan penduduk termiskin dengan penduduk terkaya di daerah tersebut. Dalam statisik, ini sebut rentang. Ada tiga kemungkinan yang dapat menjelaskan mengapa propinsi Jawa Barat lebih tinggi ketimpangannya dibandingkan dengan ketimpangan secara nasional. Pertama adalah jika pendapatan penduduk termiskin di Jawa Barat lebih rendah daripada pendapatan penduduk termiskin di luar Jawa Barat. Artinya penduduk termiskin di Jawa Barat adalah penduduk termiskin se-Indonesia. Kedua adalah jika pendapatan penduduk terkaya di Jawa Barat lebih tinggi dari pendapatan penduduk terkaya di luar Jawa Barat. Artinya penduduk terkaya di Jawa Barat adalah yang terkaya di Indonesia. Ketiga tentunya adalah kombinasi satu dan dua yaitu penduduk termiskin di Jawa Barat adalah mereka yang termiskin di Indonesia dan penduduk terkayanya yang  terkaya se Indonesia. Mana yang paling mungkin?

Mengkhawatirkan

Untuk menjawabnya dengan lebih akurat  tentunya diperlukan data dan pengkajian yang lebih mendalam.  Akan tetapi ada beberapa fakta lain yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Pertama, belakangan ini perkembangan  tingkat kemiskinan di Jawa Barat relatif mengkhawatirkan. Pada periode Maret 2015 sampai September 2015, Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan tingkat kemiskinan dari 9,53% menjadi 9,57%. Ini terjadi ketika kebanyakan provinsi di Indonesia mengalami penurunan kemiskinan. Pada periode tersebut, Jawa Barat  adalah satu-satunya provinsi di pulau Jawa yang mengalami kenaikan kemiskinan. Selain itu, penambahan jumlah orang miskin pada periode yang sama, yaitu sebesar 50 ribu orang adalah penambahan yang tertinggi di Indonesia setelah Provinsi Sulawesi Selatan. Fakta-fakta ini mendukung hipotesis bahwa peningkatan ketimpangan di Jawa Barat terjadi karena banyaknya penduduk miskin di Jawa Barat yang masuk ke dalam jurang kemiskinan, bergabung dengan sekitar 4,4 juta orang yang sebelumnya sudah miskin.

Kedua, pendapatan per kapita Jawa Barat relatif rendah. Berbeda dengan DKI Jakarta yang pendapatan per kapitanya tertinggi di Indonesia. Tahun 2014, Jawa Barat adalah salah satu dari 13 provinsi dengan pendapatan per kapita  terendah di Indonesia. Karena pendapatan per kapita sedikit banyak dipengaruhi oleh orang-orang berpendapatan sangat tinggi, hipotesis bahwa tingginya ketimpangan di Jawa Barat lebih disebabkan oleh adanya penduduk super-kaya di Jawa Barat, tidak begitu didukung fakta ini.

Hal-hal di atas mempunyai implikasi kebijakan yang cukup jelas. Jika kita ingin ketimpangan di Jawa Barat berkurang, strategi mengangkat penghasilan kelompok masyarakat termiskin akan jauh lebih efektif dan harus jadi prioritas daripada mengurangi penghasilan bersih golongan sangat kaya.

Dari banyak kebijakan yang bisa dilakukan, salah satu yang dapat segera dilakukan adalah belajar dari keberhasilan program Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta. DKI Jakarta adalah provinsi yang terkenal sangat timpang namun belakangan ini berhasil mengurangi ketimpangan secara signifikan. Baru-baru ini CEDS-UNPAD melakukan kajian simulasi program ini untuk Kota Bandung. Dengan mengambil anggaran sebesar 450 miliar rupiah pertahun, 170 ribu siswa miskin (anak-anak dari keluarga 30% termiskin) Kota Bandung dapat menerima bantuan biaya pendidikan sebesar 260 ribu rupiah per bulan. Potensi dampak langsungnya adalah penurunan rasio gini dari 0,44 menjadi 0,43 dan kemiskinan menjadi tinggal 2% dari 5%. Dan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran. Mengingat sumber ketimpangan di Jawa Barat, seperti yang dicatat oleh BPS, adalah di perkotaan, program ini berpotensi besar mengurangi kesejenjangan pendapatan di Jawa Barat.

Mengapa biaya pendidikan? Pertama, orang tua baik dari golongan kaya ataupun miskin sangat memprioritaskan pendidikan anaknya sehingga pengeluaran untuk pendidikan, terutama di luar SPP, seperti seragam, buku, alat tulis, transport,  relatif cukup tinggi dan memberatkan masyarakat. Kedua, bantuan pendidikan pemerintah yang ada sekarang, sepeti BOS, BSM, dan lain-lain tidak mencukupi baik dari aspek besarnya dana maupun cakupan target penerima. Ketiga, dan yang lebih penting, di banyak perkotaan di Jawa Barat, seperti di Kota Bandung, pertumbuhan ekonomi sudah cukup tinggi tapi ketimpangan dan kemiskinan masih tinggi pula. Masih banyak masyarakat di kota-kota tersebut yang tidak menikmati ephoria “ceuyah”-nya aktivitas ekonomi. Sehingga ada hak masyarakat kurang beruntung dari dana APBD yang jelas-jelas bersumber dari perputaran aktivitas ekonomi tersebut.

Sebagai penutup, mudah-mudahan fakta bahwa ketimpangan di Jawa Barat saat ini sudah tertinggi di Indonesia membuka mata para pengambil kebijakan serta pimpinan politik di Jawa Barat agar segera mengambil kebijakan yang diperlukan. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang mensejahterakan rakyatnya dan mengurangi ketidakadilan dalam berbagai bentuknya.

Arief Anshory Yusuf adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran dan Direktur Eksekutif SDGs Center Unpad. Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di rubrik Opini Harian Pikiran Rakyat tanggal 30 Mei 2016.

Photo Credit: Cak-cak via Compfight.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *