Press Release – Seminar Peluncuran SDGs Center Unpad

Tanpa mengabaikan banyak keberhasilan yang telah dicapai, pembangunan ekonomi Indonesia selama ini masih menyisakan berbagai tantangan besar. Jutaan orang masih hidup dalam jurang kemiskinan; peningkatan kesejahteraan masih belum dinikmati merata di semua daerah; ketimpangan pendapatan cenderung meningkat dan demikian pula kerusakan lingkungan terus terjadi, termasuk laju deforestasi yang merupakan salah satu tertinggi di dunia.

Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Armida Alisjahbana, SE, MA, Guru Besar Ekonomi, Universitas Padjadjaran, fenomena tersebut menunjukkan belum tercapainya pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sering didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kesempatan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain pembangunan yang adil secara intra-generasi, dan antar-generasi. Prof. Armida lebih menyimpulkan bahwa masih banyak upaya yang harus kita tempuh agar Indonesia dapat mencapai pembangunan berkelanjutan yang hakiki.

Pada bulan September 2015, negara-negara anggota PBB menyepakati agenda pembangunan berkelanjutan 2030 yang terdiri dari 17 tujuan, dan 169 target pembangunan berkelanjutan atau disingkat SDGs. Kesepakatan global ini mempunyai arti sangat penting untuk Indonesia. SDGs membantu kita, terutama para pimpinan politik dan pengambil kebijakan, untuk senantiasa fokus pada agenda-agenda pembangunan prioritas yang sifatnya jangka panjang seperti SDGs. Di negara demokratis seperti di Indonesia, siklus politik jangka pendek sering mengesampingkan agenda-agenda jangka panjang. SDGs membantu kita mengurangi resiko tersebut.

Target-target yang ingin dicapai dengan SDGs sangat komprehensif dengan tujuan untuk menghapus kemiskinan, melindungi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua. Tak dapat dihindari, banyaknya target yang ingin dicapai tersebut menjadi tantangan tersendiri. Target-target tersebut harus tercapai tahun 2030, satu setengah dekade dari sekarang. Tanpa sinergi dari semua pihak, tidak mungkin kita bisa mencapai target tersebut. Oleh karenanya, semua stake holders baik itu pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil termasuk akademisi harus bekerja bersama-sama saling membantu dan saling melengkapi.

Dengan dasar pemikiran seperti itulah, Universitas Padjadjaran mendirikan Center for Sustainable Development Goal Studies, atau SDGs Center, dalam rangka mendukung kebutuhan akan sinergi tersebut. Misi dari SDGs Center adalah, menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian serta menghasilkan inovasi dan strategi untuk mencapai; memonitor kemajuan pencapaian SDGs secara independen; mengarus-utamakan SGDs dalam penelitian dan kebijakan; memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan. Semua misi tersebut ditujukan untuk visi pencapaian SDGs Indonesia pada tahun 2030.

SDGs Center ini dikepalai oleh Prof. Dr. Armida Alisjahbana, SE, MA, Guru Besar UNPAD, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Prof. Armida saat ini juga menjabat sebagai penasihat independen PBB untuk SDGs. Nantinya SDGs Center akan menjadi tempat dilakukannya berbagai riset multi-disipliner terkait SDGs baik dalam skala global, nasional, maupun lokal. SDGs Center juga akan menjadi fasilitator sharing berbagai temuan-temuan riset terkait baik dari UNPAD maupun jaringan kerjasamanya. Selain itu, SDGs Center akan juga menjadi pusat peningkatan kapasitas kemampuan analisis terkait SDGs yang melibatkan kalangan akademisi, pemerintahan dan pihak-pihak terkait.

SDGs Center, Universitas Padjadjaran diresmikan pada Hari Jum’at tanggal 20 Mei 2016 dengan menggelar seminar yang menghadirkan dua pembicara kunci yaitu Prof. Dr. Emil Salim dari Universitas Indonesia dan Dr. Andy Sumner dari King’s College London.

Perguruan tinggi memang mempunyai posisi strategis dalam pencapaian SDGs. Selain iklim riset yang menekankan pentingnya ketajaman analisis, institusi akademis selalu mengedepankan independensi dalam melakukan kajian. Kebijakan yang berorientasi jangka panjang seperti SDGs kadang terhadang oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek yang termanifestasikan dalam proses politik. Dalam negara yang demokratis, kebijakan pendukung SDGs, oleh karena itu, harus memperoleh dukungan politik. Dukungan politik tak bisa tercapai tanpa dukungan publik. Publik yang semakin terdidik tentunya akan mendukung kebijakan yang manfaatnya telah dikaji secara mendalam oleh institusi yang kredibel dan independen. SDGs Center, Universitas Padjadjaran berharap dapat memainkan peran itu secara optimal agar agenda pembanguan berkelanjutan 2030 dapat tercapai demi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera di masa yang akan datang.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *