Kemandirian Ekonomi Itu Nyata Bagi Masyarakat Adat

on
529
views

Sagu dan ubi menyumbang 90 persen kebutuhan pangan mereka, karena itu mereka tak mau hutan mereka menjadi kebun sawit.

Permenas Pa menggambarkan betapa kuatnya orang Moi. Noken yang berisi barang bawaan atau anak ditaruh di punggung lalu talinya dikaitkan di kepala. ‘’Jika datang hujan, anak tetap di dalam noken, lalu mama-mama suku Moi pakai kalik dala,’’ujar Permenas sambil memperagakan cara memakai kalik dala.

Kalik dala merupakan tikar yang bisa dijadikan payung, bahannya diambil dari hutan. Kamis (21/2) pagi, Agustina Salamala memperlihatkan keterampilan membuat kalik dala. Yosmina Do dan Sarah Su memperlihatkan keterampilannya membuat noken khas suku Moi Kelim dari kulit kayu. Perempuan Moi Kelim yang lain membantu memperlihatkan cara mengeringkan daun sintu –bahan kalik dala— agar tidak keriting.

Adolfina Sapisa datang membawa sebatang kayu, kemudian mempertontonkan cara mengupas kulit kayunya. ‘’Ini pohon tumbuh sendiri di hutan, tidak kami tanam,’’ ujar Adolfina, saat mengupas kulit kayu dengan pisau.

Hutan sudah lama menjadi andalan bagi kehidupan mereka. Produk kerajinan yang mereka buat bisa mereka jual, tapi selama ini lebih banyak untuk kebutuhan pribadi. ‘’Kalik dala bisa dijual Rp 100 ribu, kalik lagi bisa Rp 200 ribu,’’ ungkap Adolfina menyebut harga tikar kecil untuk laki-laki (kalik dala) yang juga dijadikan payung dan tikar besar untuk perempuan (kalik lagi).

Bahan makanan juga ada di hutan. Masyarakat Malaumkarta di Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat, itu masih mengandalkan sagu dan umbi-umbian yang tersedia di hutan. “Sembilan puluh persen kebutuhan pangan kami masih mengandalkan sagu dan ubi,’’ ungkap Kelapa Kampung Malaumkarta, Jefri Mobalen.

Troyanus Kalami, anggota DPRD Kabu paten Sorong 2014-2018 dari PKB yang kini menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Sorong dari Partai Hanura, mengaku ber henti makan nasi di usia 12 tahun. Sejak itu ia kembali makan sagu.  Hingga kini, Tori – panggilan akrab pria berasal dari Malaumkarta itu– sudah 30 tahun menjadikan sagu sebagai makanan pokok.

Malaumkarta semula hanya satu kampung, setelah pemekaran bertahap sejak 2011, sekarang menjadi lima kampung. Yaitu Malaumkarta, Suatolo, Mibi, Suatut, dan Malagufuk. Empat kampung ada di wilayah pantai, satu kampung lagi di wilayah gunung. Lima kampung ini tetap bersepakat menjaga laut dan hutan. ‘’Sehingga kesatuan terjaga,’’ ujar Tori.

Masyarakat lima kampung yang terikat dalam persekutuan Ikatan Kampung Malaumkarta Raya (IKMR) itu bahu-membahu menjaga laut dan hutan. Tua-muda, laki-perempuan, aparat kampung, dan warga, semua menunjukkan kepedulian. ‘’Biar alam di Malaumkarta Raya tak rusak,’’ ujar Ketua IKMR Demas Magablo.

Keberhasilan menghentikan perburuan penyu juga karena faktor kesepakatan bersama itu. Berburu penyu dijadikan pantangan. Melanggar pantangan, dipercaya bisa ber akibat fatal, misalnya meninggal dunia. Denda juga diberikan kepada pelanggar, biasanya berupa kain senilai di atas Rp 2 juta.

Pernah ada kasus, ada keluarga yang mengambil penyu, kemudian anaknya me ninggal. Ambil penyu lagi, anaknya meninggal lagi. ‘’Dua anak meninggal, langsung minta doa pengampunan ke gereja,’’ ungkap Kepala Badan Musyawarah Kampung Malaumkarta, Everadus Kalami.

Everadus menjelaskan, masyarakat men jaga laut dan hutan dengan kearifan lokal yang disebut egek. ‘’Kami menyebutnya egek untuk laut dan hutan, tapi orang Indonesia timur pada umumnya menyebut sasi,’’ ujar Everadus.

Tak ada alat tangkap modern yang dipa kai untuk mengambil hasil laut. Ketika musim panen tiba, 100 persen hasilnya dipakai untuk kebutuhan gereja. ‘’Janjinya langsung dengan Tuhan, jadi kalau ada yang melanggar urusannya dengan Tuhan langsung,’’ ujar Everadus.

Dari panen egek, mereka mendapat sekitar Rp 300 juta. Tripang menghasilkan Rp 194,58 juta, lobster 105,48 juta, dan lola sekitar Rp 400 ribu. Pada 2008 panen egek hanya menghasilkan sekitar Rp 9,5 juta.

Warga masih bisa mengambil ikan tiap hari di sepanjang musim untuk kebutuhan sehari-hari di luar musim buka egek. Namun mereka tak boleh mengambil lobster, tripang, dan lola (kerang) jika belum waktunya egek dibuka di bulan Mei.

‘’Ikan ini hasil ambil tadi malam. Saya yang menyelam sendiri,’’ ujar Tori, tentang ikan yang disajikan untuk makan siang kami di Malaumkarta, Rabu (20/2) siang. Masyarakat suku Moi, kata Adolfina Sapisa, tak bisa hidup seperti orang Jawa. ‘’Di sini perlu menyelam untuk menangkap ikan,’’ ujar ibunda Tori itu.

Kajian valuasi ekonomi

Untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari laut, menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Padjadjaran Bandung Dr. Zuzy Anna, nilai pemanfaatan ikan mencapai Rp 3,894 miliar per tahun. Terbagi Rp 3,421 miliar oleh nelayan penuh dan Rp 473 juta oleh nelayan paruh waktu.

Pengambilan manfaat ikan laut bisa dilakukan masyarakat rata-rata dua kali dalam seminggu. Rata-rata pengambilan hanya dua kilogram. Untuk mereka yang bekerja sebagai nelayan penuh, rata-rata bisa mengambil sembilan kali dalam sebulan. Rata-rata pengambilan 19,4 kilogram.

Zuzy Anna bersama PD AMAN Sorong dan Tim Ekonomi AMAN sudah melakukan kajian valuasi ekonomi lanskap masyarakat adat Moi Kelim di Kampung Malaumkarta pada 2018. Terungkap ada nilai total ekonomi lanskap masyarakat adat di Malaum karta sebesar Rp 156,39 miliar per tahun.

Hasil perhitungan Zuzy menunjukkan nilai ekonomi berupa manfaat langsung yang diterima masyarakat Malaumkarta dari sumber daya alam itu mencapai Rp 3,4 juta per keluarga per bulan. ‘’Nilai ini melebihi upah minimum regional Papua Barat pada tahun 2018 sebesar Rp 2,67 juta per bulan,’’ ungkap Zuzy di Sorong.

Dari lanskap masyarakat adat Moi Kelim di Malaumkarta, ada banyak nilai manfaat yang dihitung, baik manfaat langsung maupun manfaat tak langsung. Selain nilai manfaat sumber pangan, dihitung pula nilai manfaat pariwisata, budaya seperti mahar perkawinan, hasil kerajinan, kain denda adat, dan sebagainya. Mahar perkawinan terhitung memiliki nilai tinggi.

Sumber pangan yang dihitung mencakup manfaat sumber pangan dari laut dan hutan. Masyakarat Moi Kelim di Malaumkarta terbiasa keluar-masuk hutan dan laut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. ‘’Nilai total dari pemanfaatan bahan pangan dari alam tersebut adalah 1,97 miliar per tahun,’’ ungkap Zuzy.

Dari sagu saja –sumber pangan dari hutan, Zuzy mendapatkan hitungan nilai manfaat langsung yang didapat masyarakat Malaumkarta sebesar Rp 216,57 juta per tahun. Pemanfaatan per tahun per keluarga rata-rata mencapai 38,4 noken sagu.

Kondisi ini, menurut Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Muhammad Arman, menunjukkan keberadaan pangan lokal itu cukup menjanjikan. Seharusnya, pemerintah memperkuat pangan lokal ini daripada terus-menerus impor beras.

Masyarakat Malaumkarta pun tak beralih ke beras. Mereka masih mengandalkan sagu dan ubi. Everadus memberi kesaksian, beras dikonsumsi bergantian dengan sagu dan ubi, tetapi biasanya, menurut Tori, beras dikonsumsi jika ada tamu.

‘’Sagu per noken ada yang Rp 150 ribu, ada yang Rp 200 ribu, berdasarkan besarkecilnya noken,’’ ungkap Jefri. ‘’Satu noken sagu yang berharga Rp 150 ribu, beratnya 15 kilogram,’’ timpal Tori seraya menambahkan ada pula noken yang memuat 30 kg sagu.

Saat Zuzy melakukan penelitian lapangan pada Februari 2018, harga sagu Rp 120 ribu per noken. ‘’Satu noken cukup untuk makan dua minggu,’’ ujar Meli Kalami saat mengolah sagu di hutan bersama suaminya, Agustinus Magablo.

Maka, Meli dan suaminya mengambil Sagu dua minggu sekali, jika itu hanya untuk dikonsumsi sendiri. Agar batang sagu tidak membusuk, dibuatkan pelindung agar tidak terkena air hujan. Jika tujuannya untuk mendapatkan ulat sagu, batang sagu yang sudah ditebang akan dibiarkan membusuk. Ulat sagu mengandung protein yang tinggi.

Dari umbi-umbian, kata Zuzy, masyarakat mendapat nilai manfaat langsung sebesar Rp 164,36 juta per tahun. Pemanfaatan per keluarga per tahun rata-rata mencapai 349,7 kg. Jika dijual harganya Rp 10 ribu/kg.

Sayuran juga menjadi keseharian masya rakat Malaumkarta. Ada daun gedi, kangkung, bunga papaya, yang menjadi teman papeda beserta ikan kuah kuning. Rata-rata per tahun per keluarga memerlukan 1.378 ikat sayuran, dengan nilai mencapai Rp 97,169 juta per tahun.

Per ikat sayur, kata Jefri, biasa dijual dengan harga Rp 10 ribu. Harga yang sama berlaku untuk setumpuk pinang. Menurut penelitian Zuzy, pinang juga memiliki Potensi ekonomi dengan nilai manfaat per tahun Rp 174 juta. Rata-rata per keluarga per tahun memanfaatkan 370,3 tumpuk buah pinang. Satu tumpuk sekitar 6-7 biji.

Untuk buah-buahan, nilai manfaat langsung yang diterima masyarakat mencapai Rp 291,746 juta per tahun. Rata-rata per keluarga memanfaatkan 365 kilogram buahbuahan per tahunnya.

Pelajaran dari kampung lain

Di Malaumkarta ada pula pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMh yang menerangi dua kampung, Malaumkarta dan Suatolo. PLTMh dibangun menggunakan dana desa dari dua kampung, tahun anggaran 2016 dan 2017.

Masing-masing kampung menyerahkan Rp 600 juta untuk pembangunan. Setelah beroperasi, kata petugas jaga PLTMh Kleo pas Kalami, dipungut iuran Rp 10 ribu per bulan per rumah.

Zuzy belum menghitung valuasi ekonomi dari PLTMh ini. Pun belum menghitung valuasi air bersih dari sumber air di hutan yang sudah mengalir ke tiap rumah. Jika hutan terjaga, sumber air dan PLTMh pun akan tetap terjaga. Menurut Jefri, ada rencana dikelola oleh BUMDes, tetapi masih menunggu hasil musyawarah kampung.

Transportasi kampung tidak dihitung. Saat ini Kampung Malaumkarta memiliki satu kendaraan sumbang an dari Kemendes. Kendaraan ini diope rasikan oleh BUMDes untuk angkutan Malaumkarta – kota Sorong. “Tarifnya Rp 30 ribu per orang sekali berangkat,’’ jelas Jefri.

Ke Sorong, banyak warga Malaumkarta yang memiliki tujuan ke pasar untuk menjual hasil bumi atau membeli barang. Jalan raya dari Malaumkarta ke Sorong sekitar 40 kilometer, terhitung sudah mulus dan dapat ditempuh sekitar satu jam. Adanya angkutan ini, warga berpeluang bisa membawa produk kerajinan mereka yang bahan-bahannya diambil dari hutan.

Karenanya, mereka bertekad menjaga hutan. ‘’Kita sudah ajukan proposal ke Bupati agar hutan kami tak diganggu oleh operasi perusahaan,’’ kata Everadus. Everadus bercerita, sudah banyak per usahaan yang mengincar hutan mereka. Tidak saja di masa Orde Baru, tetapi juga setelah reformasi. Pada 2003 ada perusahaan yang masuk. Pada 2009 ada lagi perusahaan yang datang, bahkan sudah mem bawa alat berat. ‘’Kami usir,’’ tegas Everadus.

Menurut Everadus, mereka tak ingin anak cucu mereka tak bisa lagi menikmati alam yang sebenarnya. Mereka lebih memilih hutan tetap sebagai tempat tumbuh pohon sagu daripada harus diubah menjadi kebun sawit.

Everadus menjelaskan, warga Malaumkarta Raya belajar dari pengalaman suku Moi di kampung-kampung lain yang tersingkir setelah hutan mereka dikuasai perusahaan.“Ambil kayu bakar saja harus minta izin perusahaan. Kami tidak mau seperti mereka,’’ kata Everadus.

Kasus pembelian hutan pada 2012 oleh perusahaan sawit seharga Rp 6.000 per hektare di Distrik Klamono dan Klayili menjadi gunjingan masyarakat adat Moi. Perusahaan tersebut kemudian menjual ke perusahaan lain seharga 5.000 dolar Amerika per hektare. Saat itu per dolar masih Rp 9.000-an.

Dari kayu yang ditebang saja, perusahaan sudah mendapat untung, karena harga kayu merbau dari hutan itu mencapai 875 dolar Amerika per meter kubik. ‘’Eksploitasi clear-cut hutan telah menghasilkan tambahan penghasilan kepada perusahaan sebesar 25 dolar Amerika per meter kubik,’’ ungkap Zuzy.

Menolak pembabatan hutan, bukan berarti mereka alergi pembangunan. Wellem Kalami, ketua RT 1 Kampung Suatolo, memiliki cerita. Ia memiliki tugas khusus ketika akan ada sosialisasi pembangunan dari pemerintah. Ia bertugas meniup un, alat tiup dari cangkang triton, untuk mengumpulkan warga ketika ada pejabat datang.

Setelah meniup un tiga kali, ia akan meneriakkan pengumuman. Nelagi, nedala, nanimo nanuwani prentah. Bupati ufu deng. (Perempuan, laki, datang kemari, dengarkan perintah. Bupati telah datang). Perintah yang dimaksud adalah perintah dari para pejabat yang datang untuk menjelaskan program-program pembangunan.

‘’Kami, warga, akan menerima ide-ide pembangunan yang disampaikan, tetapi jika idenya untuk membuka hutan, kami tolak,’’ kata Wellem. Hutan, kata Wellem, adalah kehidupan mereka.

Karenanya, mereka perlu kekuatan untuk menjaga hutan. ‘’Kalau tidak ada manfaat, untuk apa investasi sawit dan lain nya,’’ ujar Bupati Sorong Dr Johny Kamuru.

Bagi Johny, lebih baik masyarakat hidup seperti sekarang, tetapi hutan tetap terjaga, daripada harus kehilangan hutan yang men jadi sumber pangan. Hutan telah menyediakan ewa (pohon sagu) yang tumbuh liar.

Ewa bisa mereka ambil kapan saja untuk dijadikan kamolfe, sebutan lokal untuk te pung sagu. ‘’Kamolfe juga berarti yang me nguatkan, yang menghidupi,’’ jelas Meli Kalami.

Artikel di atas bersumber dan dimuat di harian Republika oleh Priyantono Oemar.